PEKANBARU--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melarang masyarakat menerbangkan pesawat nirawak atau drone di sekitar lokasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Larangan tersebut disampaikan setelah ditemukan drone milik warga sipil terbang di sekitar lokasi operasi helikopter waterbombing di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/8/2026).

Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan keberadaan drone di wilayah operasi udara dapat membahayakan keselamatan penerbangan dan mengganggu proses pemadaman.

“Hari ini tim sedang melakukan pemadaman di Tapung, namun ada masyarakat sipil yang menerbangkan drone di lokasi yang berdekatan dengan titik pemadaman,” kata Edy.

Menurut Edy, penerbangan drone secara bebas di area operasi memiliki sejumlah risiko. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya tabrakan dengan helikopter yang dapat menyebabkan kerusakan serius hingga kecelakaan.

Selain risiko tabrakan, sinyal drone juga berpotensi mengganggu sistem navigasi dan komunikasi helikopter.

“Selain itu, juga mengganggu konsentrasi dan manuver pilot saat menjatuhkan air,” ungkap Edy.

Gangguan terhadap manuver helikopter dapat menghambat proses waterbombing dan memperlambat penanganan titik api. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko terhadap keselamatan awak helikopter maupun masyarakat di sekitar lokasi kebakaran.

Saat ini, operasi waterbombing masih dilakukan di sejumlah wilayah Riau sebagai bagian dari upaya pemadaman Karhutla. Karena itu, BPBD menilai wilayah udara di sekitar lokasi operasi perlu disterilkan dari aktivitas penerbangan drone.

Edy mengimbau masyarakat tidak menerbangkan drone di sekitar lokasi Karhutla, terutama ketika operasi udara sedang berlangsung.

“Mari bersama-sama mendukung kelancaran operasi waterbombing dan menjaga keselamatan seluruh personel di lapangan,” tegas Edy.

Ia menambahkan, dukungan masyarakat diperlukan agar operasi pemadaman dapat berlangsung aman dan efektif hingga seluruh titik api berhasil ditangani.[rr/mcr]