PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui sistem respons cepat, pembentukan clusterisasi dan rayonisasi, serta penguatan restorasi lingkungan dan perubahan pola pikir masyarakat.

Sebanyak 18 posko dan tim gabungan Quick Response Force disiapkan di sejumlah wilayah untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum api meluas. Di sisi lain, pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, komunitas, mahasiswa, dan media terus mendorong restorasi lingkungan sebagai strategi jangka panjang untuk memutus siklus karhutla.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut mengemuka dalam apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla yang digelar di halaman Mapolda Riau, Senin (10/8/2026).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan kesiapan operasional menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan Karhutla. Karena itu, personel, peralatan, sarana komunikasi, sumber air, hingga akses menuju wilayah rawan harus dipastikan siap sebelum terjadi kebakaran.

Menurutnya, peringatan dini harus segera ditindaklanjuti dengan aksi di lapangan. Setiap informasi mengenai titik panas perlu diverifikasi agar apabila ditemukan api, pemadaman awal dapat segera dilakukan sebelum kebakaran meluas, terutama ke kawasan gambut.

“Peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi dan apabila ditemukan api, dilakukan pemadaman awal sebelum meluas dan masuk lebih dalam ke lahan gambut,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya keterpaduan informasi dalam mendukung pengerahan personel. Data dari BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, hingga masyarakat perlu dihubungkan dan diverifikasi agar setiap unsur mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan.

“Data BMKG, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat perlu segera dihubungkan dan diverifikasi. Dengan begitu, dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan,” katanya.

Namun, penanganan Karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Pemerintah Provinsi Riau juga mendorong restorasi lingkungan dan perubahan pola pikir masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

SF Hariyanto mengatakan keberhasilan menekan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, menjaga hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi merupakan kepentingan bersama karena dampak kebakaran dapat dirasakan masyarakat luas.

Ia mengajak masyarakat di seluruh kabupaten/kota untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran.

“Dampak dari kebakaran hutan ini adalah masyarakat yang tidak berdosa semua kena dampak dari kelalaian kita. Saya minta kepada kita semua, tolong jaga Riau ke depan,” katanya.

SF Hariyanto menambahkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, berbagai upaya pencegahan dan pemulihan perlu dilakukan secara bersama dengan melibatkan seluruh unsur yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dan lahan.

“Insya Allah ini bisa kita atasi dengan rasa kebersamaan kita untuk masa Riau ke depan. Pemerintah bersama seluruh unsur akan terus berupaya menjaga Riau agar ancaman Karhutla dapat kita tekan,” ujarnya.

Sementara itu, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah membentuk sistem penanganan berbasis clusterisasi dan rayonisasi. Sistem tersebut memungkinkan pengerahan personel dilakukan lebih cepat berdasarkan wilayah tanggung jawab ketika ditemukan titik api.

“Saya bersama TNI dan Polri, Pak Kapolda, dibantu dan diarahkan oleh Pak Gubernur, sudah membentuk clusterisasi dan rayonisasi ketika terjadi titik-titik api. Melalui sistem tersebut, kita dapat mempercepat penanganan di lapangan,” ungkapnya.

Selain pembagian wilayah penanganan, tim gabungan Quick Response Force juga telah disiapkan. Sebanyak 18 posko ditempatkan di sejumlah wilayah sebagai pusat koordinasi sekaligus titik pengerahan personel ketika terjadi kebakaran.

“Ada tim-tim Quick Response Force secara gabungan yang kita bentuk, serta posko-posko di beberapa titik, sebanyak 18 titik sesuai dengan wilayah, sehingga dapat digerakkan dengan cepat apabila dibutuhkan,” katanya.

Agus menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kerja terpadu mengingat luasnya wilayah Riau dan kondisi sejumlah lokasi yang memiliki akses sulit. Kecepatan respons juga sangat bergantung pada koordinasi antarpihak serta dukungan masyarakat dalam memberikan informasi awal mengenai potensi kebakaran.

“Kita tidak bisa bekerja sendirian, harus terpadu, termasuk dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah terpadu,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan upaya jangka panjang melalui restorasi lingkungan terus dilakukan bersama berbagai komunitas masyarakat, mahasiswa, dan media.

Menurutnya, kegiatan restorasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap persoalan Karhutla.

“Sejak tahun lalu kita bersama-sama dengan seluruh komunitas yang ada di masyarakat, teman-teman media, dan mahasiswa melakukan berbagai macam kegiatan restorasi. Kita berupaya mengubah mindset masyarakat dan mengubah stigma bahwa Riau adalah penghasil asap,” jelasnya.

Herry menilai perubahan perilaku merupakan bagian penting dalam strategi jangka panjang penanganan karhutla. Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten melalui penanaman kembali dan berbagai kegiatan restorasi agar kawasan terdampak dapat dipulihkan sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

“Bagaimana kita bisa melakukan penanaman secara terus-menerus, didukung oleh Pak Gubernur. Harapannya dengan upaya restorasi, kalau kita secara masif lakukan, insya Allah lima atau sepuluh tahun lagi, dengan izin Allah, Karhutla itu tidak terjadi lagi,” katanya.

Ia menegaskan gerakan restorasi dan perubahan perilaku membutuhkan dukungan publik yang luas. Peran masyarakat dan media dinilai penting untuk menyebarluaskan pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta membangun kesadaran bahwa kelestarian alam berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat.

“Mencintai alam sama seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita jaga alam, maka insya Allah alam akan menjaga kita,” pungkasnya.

Dengan penguatan sistem respons cepat di lapangan serta upaya restorasi dan perubahan perilaku, Riau berupaya membangun penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan.[rr/mcr]