JAKARTA--Pemerintah Provinsi Riau meraih peringkat kedua nasional untuk klasifikasi provinsi dalam penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Penganugerahan tersebut diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas penerapan praktik keinsinyuran yang profesional di lingkungan pemerintah daerah.

Pengukuran IKD mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Penilaian tersebut mencakup empat aspek utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Provinsi Riau menjadi satu dari enam provinsi di Indonesia yang diundang khusus dalam penganugerahan tersebut. Lima provinsi lainnya yang menerima penghargaan serupa yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.

Keenam provinsi tersebut terpilih setelah mengikuti rangkaian pengisian data, verifikasi, dan asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026. Proses tersebut diikuti oleh provinsi peserta dari seluruh Indonesia.

Capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif 21 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Proses penilaian dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.

Asesmen mencakup penyusunan kebijakan tertulis, pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlatar belakang teknik, serta fasilitasi sertifikasi keinsinyuran. Penilaian juga mencakup pendokumentasian proyek dan inovasi keteknikan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses penilaian. Menurutnya, pengukuran keinsinyuran daerah tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara nasional sehingga menjadi pengalaman sekaligus proses pembelajaran bagi seluruh pihak.

"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh perangkat daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Budi Fakhri.

Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen terus memperkuat ekosistem keinsinyuran daerah secara berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong ASN berlatar belakang teknik untuk menempuh sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan.

Turut mendampingi Plt Gubernur Riau, Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, serta Dewan Pembina PII Riau yang juga Ketua Umum DPP ASPEKNAS H Aswandi.

Hadir pula Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi, serta Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin.[rr/mcr]