MERANTI--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong percepatan kesiapan Sarana Pendukung Program Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin saat menerima kunjungan BPKP Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur dan kelengkapan sejumlah SPPG yang akan mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di wilayah Kepulauan Meranti.

Dalam peninjauan tersebut, tim BPKP Provinsi Riau turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) dan pihak SPPG. Berdasarkan hasil peninjauan awal, secara umum fasilitas yang telah dibangun dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.

"Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan," ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.

BPKP menyampaikan hasil peninjauan masih akan didalami. Sejumlah catatan berkaitan dengan kesiapan fasilitas dan kesesuaian komponen pembiayaan menjadi perhatian agar pelaksanaan SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kesesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, terdapat fasilitas SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi," jelasnya.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan SPPG, terutama yang berada di wilayah 3T.

Pemkab Meranti juga berkomunikasi dengan para mitra yang terlibat dalam persiapan SPPG. Selain kesiapan bangunan, pemerintah daerah turut memastikan kebutuhan infrastruktur dan kelengkapan fasilitas di dalam SPPG.

"Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG," kata Muzamil.

Menurut Muzamil, wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masyarakat di daerah tersebut membutuhkan akses yang lebih besar terhadap program pemenuhan gizi. Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas wilayah kepulauan juga menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan.

Ia menegaskan Pemkab Meranti akan terus mendorong penyelesaian berbagai kendala yang masih ditemukan, termasuk persoalan mekanisme pembayaran dan kelengkapan fasilitas.

"Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan," tegasnya.

Muzamil menilai keberadaan SPPG di wilayah 3T sangat penting karena masyarakat di kawasan tersebut justru membutuhkan perhatian lebih dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.

"Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana," ungkapnya.

Ia berharap seluruh pihak memperkuat koordinasi dan memberikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian SPPG 3T di Kepulauan Meranti.

Pemkab Meranti juga akan menindaklanjuti berbagai catatan hasil peninjauan BPKP agar fasilitas yang masih membutuhkan penyempurnaan dapat segera dilengkapi.

"Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti," pungkas Muzamil.[rr/mgi]