JAKARTA--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong perluasan akses layanan keuangan formal bagi masyarakat hingga ke pelosok desa. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat usaha masyarakat, membuka peluang pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut sejalan dengan kehadiran Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses layanan keuangan.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kepulauan Meranti, Sukri.

Bagi Meranti, perluasan akses keuangan menjadi salah satu kebutuhan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kelompok yang diharapkan memperoleh manfaat antara lain pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, serta pedagang yang membutuhkan layanan keuangan dan pembiayaan formal.

Dalam Rakornas tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa Indonesia telah memiliki 552 TPAKD yang tersebar di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Ia menjelaskan, perkembangan akses keuangan turut dipantau melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang melibatkan kerja sama OJK dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melewati target 93 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

Friderica menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait.

Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Prabowo turut menyoroti beragam kelompok masyarakat yang telah menjadi penerima manfaat akses keuangan, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asmar menilai hasil Rakornas dapat menjadi referensi bagi Pemkab Kepulauan Meranti dalam memperkuat program perluasan akses keuangan di daerah.

Menurutnya, kemudahan memperoleh layanan keuangan perlu diiringi peningkatan literasi agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak, aman, serta sesuai kebutuhan.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap koordinasi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, akses pembiayaan dan layanan keuangan diharapkan semakin menjangkau masyarakat hingga tingkat desa serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. [rr/mgi]