Oleh: Irvan Nasir, Pemerhati Sosial

Dua bulan lalu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan kelakar di atas podium Universitas Padjadjaran. Sambil tersenyum khas, SBY berujar: kalau Presiden Prabowo Subianto batuk keras sedikit saja, nilai tukar Rupiah dan pasar modal bisa langsung guncang.

Hadirin tertawa. Dikira itu cuma guyonan politik biasa.

Tapi hari ini, di penghujung Oktober 2026, tawa itu mendadak hambar. Kelakar SBY bukan lagi sekadar metafora. Itu peringatan dini. Early warning yang sangat terukur. Pasar keuangan kita ternyata serapuh itu. Super sensitif. Begitu tersenggol sentimen buruk, langsung demam tinggi.

Lihat saja angkanya. Ngeri. Lembaran data makroekonomi kita mendadak merah membara pasca-teror MSCI membuka opsi penurunan status Indonesia. Hanya dalam sehari pada Jumat, 16 Oktober lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok ekstrem 11,57 persen. Ini kejatuhan harian terdalam sejak krisis moneter 1998.

Dampaknya tidak main-main: kapitalisasi pasar senilai Rp1.528 triliun mendadak nguap begitu saja. Asing kabur massal dari lantai bursa. Di pasar valuta asing, Rupiah setali tiga uang. Jebol menembus level psikologis Rp18.046 per Dolar AS.

Merespons guncangan makro ini, Presiden Prabowo bereaksi keras di ruang sidang kabinet. Beliau menegaskan Indonesia tidak takut menghadapi tekanan indeks global. Bersamaan dengan narasi kedaulatan itu, keluar perintah konkret dari Istana: "Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti."

Gagasan ikat pinggang ini tentu bagus untuk efisiensi birokrasi di Jakarta. Tapi bagi pengamat fiskal, ada lampu kuning yang menyala. Jika efisiensi ekstrem ini diterjemahkan kaku dengan memotong Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), daerah yang ekonominya sedang megap-megap seperti Provinsi Riau yang akan jadi korban pertama.

Riau, dengan ribuan petani sawitnya, kini menghadapi transmisi krisis yang nyata di tingkat lapangan. Gara-gara Dolar tembus Rp18.000, harga pupuk kimia nonsubsidi impor langsung melejit. Margin keuntungan petani swadaya terperas habis. Modal bertani makin mahal, tapi di saat yang sama, likuiditas uang di daerah terancam menyusut drastis kalau dana bagi hasil dari pusat ikut dihemat.

Kondisi ini bakal jauh lebih ekstrem kalau kita menyeberang ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah pesisir Riau ini sudah lama berdarah-darah secara fiskal. Meranti tidak punya hamparan kebun sawit seluas daratan Riau lainnya. Urat nadi ekonomi mereka bertumpu pada sagu dan kopi liberika.

Masalahnya, lebih dari 85 persen napas APBD Meranti disuplai dari Jakarta lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sangat minim. Begitu Jakarta mengetatkan keran belanja, Meranti langsung kelumpuhan daya. Proyek konektivitas logistik laut antar-pulau terancam mangkrak, bantuan sosial daerah terpangkas, dan harga jual sagu di tingkat petani bisa hancur karena ongkos angkut kapal melambung akibat inflasi kurs.

Bagi wilayah kepulauan seperti Meranti, kebijakan "lebih hemat lagi" dari pusat bukan lagi soal memotong anggaran perjalanan dinas pejabat. Ini sudah urusan isi piring nasi rakyat.

Kelakar "batuk" dari SBY adalah pengingat berharga. Menghadapi sentimen global tidak bisa hanya modal berani secara politik atau sekadar memotong anggaran belanja secara membabi buta. Mengabaikan indikator pasar dengan dalih harga diri politik adalah blunder makroekonomi yang mahal harganya. Solusi sejati untuk menjinakkan ancaman MSCI adalah pembuktian tata kelola yang bersih dan reformasi pasar modal oleh OJK. Bersihkan goreng-mengoreng saham. Buka transparansi kepemilikan. Kepercayaan investor global harus direbut kembali dengan perbaikan sistemik, bukan dengan retorika.

Kita tentu berharap Jakarta segera menemukan obat batuk yang tepat untuk menenangkan pasar keuangan global. Sebab kalau tidak, kita khawatir, begitu Presiden batuknya makin keras di Istana Negara, justru masyarakat di Selatpanjang dan Kepulauan Meranti yang terpaksa harus meriang dan kerokan massal karena masuk angin fiskal. [naz]