PEKANBARU--Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan DPRD Provinsi Riau memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat dengan Ketua DPRD Riau Kaderismanto di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Kaderismanto menyampaikan harapan masyarakat agar kepolisian turut mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

“Harapan seluruh masyarakat Riau tentunya, tadi sudah saya sampaikan juga kondisi terkini Provinsi Riau terkait dengan pendapatan yang membutuhkan penambahannya dan dorongan dari Bapak Kapolda,” ujar Kaderismanto.

Selain optimalisasi pendapatan daerah, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Isu tersebut meliputi penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pemberantasan peredaran gelap narkoba, penerapan program green policing, serta pelestarian hutan mangrove.

Kaderismanto berharap Kapolda Riau yang baru dapat melanjutkan program-program positif yang telah dirintis oleh pejabat sebelumnya. Menurutnya, kesinambungan program diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas keamanan, dan mendukung pembangunan daerah.

“Kehadiran Pak Kapolda yang baru diharapkan meneruskan apa yang menjadi program Kapolda yang lama. Dan tentu kita ingin bersinergi, mendorong sekuat-kuatnya agar memang semua isu strategis ini dapat dibantu untuk dituntaskan, terutama bagaimana peningkatan pendapatan daerah ini,” tuturnya.

Kaderismanto, yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau, menegaskan pentingnya kemitraan antara kepolisian dan DPRD dalam mengawal kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Melalui sinergi tersebut, DPRD Riau berharap optimalisasi penerimaan pajak kendaraan dapat berjalan seiring dengan penguatan penegakan hukum, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[rr/mcr]