MERANTI--Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin memimpin Rapat Koordinasi Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (12/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten II Sekdakab Kepulauan Meranti Irmansyah, Inspektur Meranti Rawely, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kabag Adpem Jimy Dizahadi, camat, lurah dan kepala desa.

Dalam rapat itu, Muzamil menekankan pentingnya setiap OPD merapikan administrasi keuangan serta memastikan realisasi fisik dan keuangan berjalan seimbang sesuai target.

Ia juga meminta OPD penghasil mengoptimalkan pendapatan daerah, terutama pada semester II 2026.

"APBD harus mampu menggerakkan perekonomian daerah dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan anggaran harus tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Muzamil.

Menurutnya, masih terdapat laporan administrasi realisasi fisik dan keuangan yang belum tertata dengan baik. Selain itu, penyerapan anggaran di sejumlah OPD dinilai masih belum optimal.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pemkab Kepulauan Meranti akan memasuki pembahasan APBD Perubahan dengan tantangan fiskal yang cukup berat.

Muzamil menyebut, meskipun terdapat tambahan anggaran sekitar Rp47 miliar, kondisi fiskal daerah masih menghadapi defisit sekitar Rp149 miliar. Karena itu, diperlukan rasionalisasi dan kebijakan fiskal yang cermat dengan menyesuaikan program dan kegiatan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Muzamil memberikan lima arahan kepada seluruh OPD.

Pertama, OPD diminta segera merapikan administrasi dan memastikan realisasi fisik serta keuangan berjalan linear sesuai target.

Kedua, seluruh kepala OPD diminta menyisir kembali anggaran belanja barang dan jasa sebagai bahan persiapan APBD Perubahan.

Ketiga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama OPD teknis diminta melakukan review terhadap seluruh proyek fisik nonstrategis. Setiap kegiatan harus memiliki justifikasi yang jelas untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan atau ditunda.

Keempat, pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, gaji pegawai dan PPPK, tetap terpenuhi secara terukur.

Kelima, OPD penghasil diminta mengoptimalkan pendapatan daerah pada semester II, mengingat masih terdapat kekurangan pembiayaan yang harus diantisipasi.

Muzamil juga mengingatkan kepala OPD agar tidak sekadar mengejar realisasi anggaran. Kepatuhan terhadap peraturan, tata kelola keuangan, transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi prioritas.

"Kondisi fiskal saat ini merupakan ujian bagi kita semua. Mari kita bersama-sama membawa Kabupaten Kepulauan Meranti keluar dari tantangan ini dengan selamat. Laksanakan tugas dengan hati-hati, lakukan koordinasi dan jangan sampai kebijakan yang kita ambil justru menimbulkan persoalan hukum," pesannya.

Ia berharap seluruh OPD meningkatkan koordinasi dan efisiensi serta memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kepulauan Meranti.[rr/mgi]