PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Simpang Panam di Kota Pekanbaru. Langkah ini dilakukan dengan menuntaskan berbagai kendala administrasi dan teknis agar tahapan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera dilanjutkan.

Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memimpin Rapat Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Flyover Simpang Panam di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T).

SF Hariyanto mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar setiap tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lebih cepat dan berbagai persoalan yang masih menghambat segera diselesaikan.

"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," ujarnya.

Ia menegaskan, Pemprov Riau akan mendorong percepatan proses pengadaan tanah, termasuk memastikan hak masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan dapat diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi sesuai ketentuan.

"Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil identifikasi terdapat 166 persil atau bidang tanah yang masuk dalam kebutuhan pengadaan tanah pembangunan Flyover Simpang Panam.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan, sedangkan sisanya masih terkendala kelengkapan administrasi dan penerbitan peta bidang tanah.

"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil. Sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," jelas Zulfahmi.

Ia mengungkapkan, salah satu kendala teknis berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya yang belum memiliki data leger jalan. Kondisi ini menyebabkan pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan.

Berbeda dengan kawasan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan sehingga batas Rumija dapat diukur dan diproses lebih lanjut.

"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," paparnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau bersama BPJN telah berkoordinasi menyiapkan surat keterangan yang akan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penentuan batas Rumija.

Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan BPN agar memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen yang masih diperlukan sehingga proses pengukuran dan penerbitan peta bidang dapat dilanjutkan.

"Sama bersama Pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," ungkapnya.

Pemprov Riau berharap penyelesaian berbagai kendala pengadaan tanah tersebut dapat mempercepat tahapan pembangunan Flyover Simpang Panam.

Keberadaan flyover ini diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan, mengurai kepadatan lalu lintas, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan Simpang Panam dan sekitarnya.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPJN, BPN, dan instansi terkait lainnya, proses pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dapat direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. [rr/mcr]