PEKANBARU--Program pengurangan 40 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus angkutan barang mulai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Hingga November 2026, sebanyak 438 unit kendaraan telah memanfaatkan program tersebut dengan total penerimaan mencapai Rp1.922.156.598 atau sekitar Rp1,9 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan penerimaan tersebut terdiri dari pokok PKB sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.

"Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan," ujarnya.

Ia menjelaskan, program ini memberikan keringanan pembayaran pajak bagi badan usaha yang memiliki kendaraan angkutan barang dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, badan usaha perlu menyiapkan dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Surat permohonan beserta persyaratan administrasi harus disampaikan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026.

Ninno menegaskan, program pengurangan pajak tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau.

Karena itu, badan usaha diimbau memastikan kelengkapan dokumen dan memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan ke kantor pelayanan Samsat.

Program pengurangan 40 persen pokok PKB khusus kendaraan angkutan barang ini berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Menurut Ninno, potensi peningkatan penerimaan daerah dari program tersebut masih terbuka lebar. Pasalnya, berdasarkan data Bapenda Riau, masih terdapat 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang tercatat menunggak pajak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 unit kendaraan telah mendaftar dan terverifikasi. Sebanyak 438 unit di antaranya telah melakukan pembayaran, sedangkan 153 unit lainnya masih belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.

"Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit," paparnya.

Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, Bapenda Riau juga terus mengoptimalkan berbagai inovasi pelayanan. Masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor Samsat induk karena tersedia sejumlah alternatif layanan, seperti Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.

Ketiga layanan tersebut memiliki mekanisme pelayanan yang berbeda. Samsat Keliling menjangkau sejumlah titik strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Samsat Tanjak menghadirkan gerai pelayanan di lokasi yang mudah diakses dan telah menjadi pusat aktivitas masyarakat, salah satunya di kawasan depan Purna MTQ Pekanbaru.

Adapun Samsat Drive Thru mengutamakan kecepatan dan efisiensi pelayanan sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan.

Ninno menjelaskan, layanan Samsat Drive Thru saat ini telah beroperasi di sejumlah daerah di Riau. Di Kota Pekanbaru, terdapat dua lokasi pelayanan, yakni di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di halaman Kantor Bapenda Riau, serta di Jalan Gajah Mada.

Kedua lokasi tersebut memiliki metode pembayaran berbeda. Samsat Drive Thru di Jalan Sudirman melayani pembayaran secara tunai, sedangkan layanan di Jalan Gajah Mada menggunakan sistem pembayaran digital melalui QRIS.

"Samsat Drive Thru di Jalan Gajah Mada tersebut tercatat sebagai inovasi Samsat pertama di Indonesia yang memakai sistem QRIS," ungkapnya.

Selain di Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru juga tersedia di Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir; Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir; serta Kota Dumai.

Bapenda Riau berharap berbagai kemudahan pelayanan dan program pengurangan pajak tersebut dapat mendorong pemilik kendaraan angkutan barang untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan turut bertambah dan dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau.[rr/mcr]