PEKANBARU--Sebanyak 2.200 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, akan menerima bantuan pangan berupa beras masing-masing sebanyak 30 kilogram dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.

Penyaluran bantuan mulai dilakukan pada Senin (9/11/2026), bertempat di halaman Kantor Camat Marpoyan Damai. Kegiatan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, serta Camat Marpoyan Damai, Tengku Ardi Dwisasti.

Usai kegiatan, Tengku Ardi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang telah hadir langsung menyaksikan penyaluran bantuan kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai.

Ia menjelaskan, dari total sekitar 2.200 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayahnya, penyaluran tahap awal dilakukan di Kelurahan Tangkerang Tengah dengan sasaran 549 KK.

"Di Kecamatan Marpoyan Damai ini ada sekitar 2.200 KK yang akan menerima bantuan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Masing-masing menerima sebanyak 30 kilogram," ujar Tengku Ardi.

Ia menambahkan, pada kegiatan tersebut bantuan diserahkan secara simbolis kepada 154 KK. Selanjutnya, penyaluran akan dilanjutkan secara bertahap hingga seluruh 549 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Tangkerang Tengah memperoleh bantuan.

"Hari ini baru dibagikan secara simbolis kepada 154 KK dan tadi disaksikan langsung oleh Bapak Menko Bidang Pangan. Penyaluran ini akan terus berlanjut kepada 549 KK penerima," jelasnya.

Lebih lanjut, Tengku Ardi menyebutkan bahwa masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan merupakan kelompok prioritas perlindungan sosial yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4.

Meski demikian, data penerima bantuan masih berpotensi mengalami perubahan seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah kecamatan akan membuka posko pengaduan desil di kantor-kantor kelurahan. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait kondisi sosial ekonomi agar data penerima bantuan semakin akurat.

"Data ini kemungkinan akan terus berubah karena kita akan membuka posko pengaduan desil di kantor-kantor lurah. Data 2.200 KK ini berdasarkan data Juli, Agustus, dan September. Nantinya akan terus kita perbarui," pungkasnya.

Melalui penyaluran bantuan pangan ini, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.[rr/pgi]