PEKANBARU--Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru terkait rekomendasi pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) ruko di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik pemerintah daerah.

Pemko Pekanbaru memastikan akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya pemilik ruko di kawasan Sukaramai Trade Center (STC), tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan Pemko telah menerima dan menghormati putusan PTUN Pekanbaru Nomor 27/G/2026/PTUN.PBR.

Menurutnya, sebelum mengambil keputusan terkait pembaruan HGB ruko tersebut, Pemko Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu ditempuh karena persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset milik daerah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sejak awal, arahan Bapak Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho adalah mencari penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat dengan tetap mematuhi aturan. Arahan tersebut menjadi pegangan kami dalam menangani persoalan ini," ujar Zulhelmi, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru akan kembali berkonsultasi dengan Kemendagri, terutama menyangkut aspek pengelolaan barang milik daerah. Konsultasi tersebut diperlukan untuk memastikan langkah administratif dan hukum yang harus ditempuh setelah adanya putusan pengadilan.

Zulhelmi menegaskan, apabila hasil konsultasi menyatakan rekomendasi pembaruan HGB dapat diterbitkan sesuai ketentuan, Pemko Pekanbaru akan segera memproses dan menerbitkannya bagi para pemilik ruko.

"Kami akan secepatnya menyampaikan hasil konsultasi dan langkah tindak lanjutnya kepada para pemilik ruko," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Ami itu menambahkan, setiap keputusan terkait aset daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun administrasi. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang memiliki ruko di kawasan STC.

Ia juga memastikan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut hingga kini masih berlangsung normal. Para pedagang tetap dapat menjalankan usaha dan melayani pembeli seperti biasa.

"Jadi, kegiatan usaha tetap berjalan seperti biasa dan para pedagang tetap berjualan tanpa terganggu. Hal yang sedang kami tindak lanjuti adalah proses administrasi HGB yang belum dapat diperbarui. Kami berkomitmen menyelesaikannya secepatnya sesuai aturan," pungkasnya.[rr/pgi]