Oleh: Irvan Nasir, Pemerhati Sosial

Kursi wakil presiden biasanya dipandang sebagai puncak prestasi dalam karier politik seseorang. Namun bagi Gibran Rakabuming Raka, jabatan itu justru terasa seperti ruang tunggu yang sunyi dan penuh tekanan. Di usianya yang belum genap 40 tahun, ia sudah harus memikul beban politik yang bahkan jarang dialami oleh para politisi kawakan.

Sejak namanya masuk dalam bursa pencalonan hingga resmi berkantor di istana, posisinya tak pernah benar-benar tenang. Kontroversi datang silih berganti, mulai dari persoalan aturan main hingga gelombang penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Rasanya baru kali ini ada seorang wakil presiden yang menghadapi cemoohan dan desakan mundur begitu deras sejak fase awal pemerintahannya.

Di tengah badai yang terus menghantam itu, Gibran kerap terlihat berdiri sendirian. Pembelaan dari pasangannya, Presiden Prabowo Subianto, terdengar begitu lirih—bahkan nyaris tak terdengar dalam banyak kesempatan krusial.

Publik yang mengamati dari luar pun sering kali dibuat bertanya-tanya: apa sebenarnya kesalahan fatal yang dilakukan anak muda ini? Ia tidak tersandung kasus korupsi besar yang merugikan negara, tidak pula dikenal sebagai sosok yang bertangan besi. Namun setiap kali kamera menyorot wajahnya dalam berbagai acara kenegaraan, ada gestur yang sulit disembunyikan. Alih-alih memancarkan kepercayaan diri layaknya tokoh-tokoh besar pendahulunya di kursi orang nomor dua, sorot matanya lebih sering tampak ragu, canggung, dan terbebani. Ia seperti sedang berada di panggung yang terlalu luas untuk ukuran langkahnya.

Banyak pengamat membaca bahwa Gibran sebenarnya bukan sutradara dari drama politik yang sedang ia lakoni. Ia lebih mirip tokoh figuran yang tiba-tiba didorong ke tengah sorotan lampu demi memenuhi skenario ambisi orang-orang di sekitarnya.

Ada bayang-bayang nama besar sang ayah, Joko Widodo, di balik langkahnya. Menjelang akhir masa jabatan kedua, Jokowi dihadapkan pada tembok konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Memajukan Gibran ke panggung nasional menjadi pilihan pragmatis agar pengaruh politik keluarga tetap terjaga. Sayangnya, panggung kekuasaan di tingkat pusat memiliki dinamika yang jauh lebih liar. Posisi wakil presiden ternyata tidak semudah itu dikendalikan dari balik layar.

Di jalur yang berbeda, ada kepentingan politik Prabowo Subianto. Kehadiran Gibran pada pemilihan presiden lalu terbukti efektif sebagai jembatan elektoral untuk meraih kursi kekuasaan yang telah lama ia idamkan. Namun begitu tujuan tercapai, jarak politik itu mulai terasa. Gibran terkesan diletakkan di pinggiran lingkaran inti pengambilan keputusan. Sementara itu, Gibran sendiri—yang tumbuh dari keluarga mapan dan terbiasa dengan gaya hidup santai—tampak mengalir saja mengikuti arus, menciptakan pemandangan duet kepemimpinan yang berjalan kaku dan berjarak.

Situasi yang menimpa Gibran pada akhirnya membuka borok lama dalam dunia politik kita: gagalnya proses kaderisasi pemimpin. Partai politik terlalu sering tergoda mengambil jalan pintas demi mendulang suara instan, ketimbang bersusah payah menempa kader mudanya melalui kerja-kerja sosial yang panjang.

Gibran tidak lahir dari kawah candradimuka politik yang keras. Ketika ditarik masuk ke pusaran kekuasaan tertinggi, ia tidak kuasa menolak. Kini, nasib membawanya berdiri di puncak pemerintahan tanpa bekal ketangguhan yang memadai untuk menangkis badai politik yang terus menerpa. Pun, di sisi lain kuasa dan wibawa ayah sudah jauh tergerus waktu.

Kasihan Gibran! [naz]