JAKARTA--Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong keberlanjutan program revitalisasi sekolah pada 2027 setelah sebanyak 72 satuan pendidikan di Kepulauan Meranti menerima program tersebut sepanjang 2026.

Upaya itu disampaikan Bupati Asmar dalam audiensi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Ruang Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dalam pertemuan yang difasilitasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau tersebut, Bupati Asmar diterima langsung oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto SPd MEd PhD, bersama jajaran.

Audiensi tersebut dimanfaatkan Pemkab Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan sektor pendidikan, terutama peningkatan fasilitas sekolah yang masih memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kemendikdasmen atas dukungan yang telah diberikan terhadap pembangunan pendidikan di Kepulauan Meranti, khususnya melalui program revitalisasi sekolah.

Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah berharap program serupa dapat kembali dilaksanakan pada 2027 agar semakin banyak sekolah memperoleh bantuan perbaikan.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti. Program revitalisasi sekolah ini sangat membantu daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut pada 2027 dan menjangkau lebih banyak sekolah," ujar Asmar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 sebanyak 72 sekolah telah mendapatkan program revitalisasi dengan total anggaran lebih dari Rp50 miliar.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan bangunan maupun fasilitas pendukung pembelajaran. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

"Kita menyadari keterbatasan keuangan daerah. Untuk itu, kita harus terus melakukan berbagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat agar program-program nasional dapat dilaksanakan di daerah dan semakin banyak membantu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan," katanya.

Selain memperjuangkan keberlanjutan program revitalisasi, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Rangsang.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Asmar menyampaikan perkembangan usulan pembangunan SNT melalui skema konsolidasi. Sementara itu, untuk skema pembangunan baru, masih terdapat kendala terkait ketersediaan lahan yang dipersyaratkan minimal seluas 20 hektare.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap kendala tersebut dapat dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga rencana pembangunan sekolah terintegrasi di Kecamatan Rangsang dapat direalisasikan.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa konsep Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan pengembangan kawasan pendidikan yang menggabungkan beberapa jenjang, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dalam satu kawasan.

Ia mencontohkan model kawasan pendidikan yang diterapkan di London, Inggris. Namun, penerapannya di Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi demografi, persebaran penduduk, serta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah.

Gogot juga menyoroti fenomena berkurangnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah negeri. Sebagai contoh, enam sekolah dasar negeri di Kota Yogyakarta pada tahun ajaran 2026 memiliki jumlah murid kelas I kurang dari 10 orang.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan pendidikan. Kebijakan pembangunan sekolah tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan jumlah peserta didik, persebaran penduduk, dan efektivitas pemanfaatan fasilitas pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asmar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program-program strategis nasional dapat menjangkau satuan pendidikan di Kepulauan Meranti dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari Provinsi Riau, yakni Bupati Bengkalis, Bupati Pelalawan, Penjabat Bupati Kuantan Singingi, dan Bupati Rokan Hulu.

Bupati Asmar didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Randolf Willy Huta Huruk, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irmansyah, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Yusran.

Melalui audiensi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan semakin diperkuat, baik melalui keberlanjutan program revitalisasi sekolah pada 2027 maupun realisasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kecamatan Rangsang.[rr/mgi]