SELATPANJANG--Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar membuka Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) bersama PT Timah Tbk di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026).

Asmar mengapresiasi PT Timah Tbk yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan serta pembaruan RIPPM. Menurutnya, forum tersebut penting untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan memastikan program pemberdayaan tepat sasaran.

“Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar forum untuk menyampaikan program. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, melihat persoalan yang ada di lapangan, sekaligus menyusun langkah pemberdayaan yang benar-benar memberikan manfaat,” ujar Asmar.

Ia berharap program RIPPM dapat bersinergi dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam penguatan UMKM, peningkatan keterampilan, perikanan, pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta pelestarian lingkungan.

Asmar menegaskan, program pemberdayaan tidak boleh hanya berupa bantuan sesaat, tetapi harus mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

“Kita ingin RIPPM tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

Sementara itu, Division Head Kundur Area PT Timah Tbk Ronanta mengatakan FGD menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait program RIPPM.

Ia menjelaskan, PT Timah sebelumnya telah melakukan kegiatan eksploitasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kepulauan Meranti. Namun, dalam beberapa tahun terakhir aktivitas operasi belum berjalan karena kendala lapisan tanah penutup atau overburden yang cukup tebal.

Meski demikian, PT Timah tetap memperpanjang IUP selama 10 tahun ke depan. Ronanta menegaskan perusahaan tetap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program RIPPM.

Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau Wan Saiful Effendi turut mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai RIPPM harus menjadi instrumen yang memastikan keberadaan kegiatan usaha memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

FGD turut dihadiri jajaran OPD Pemkab Kepulauan Meranti, camat, kepala desa, perwakilan PT Timah, PT Sucofindo, serta Ketua Nelayan Kecamatan Rangsang.[rr/mgi]