PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi agar penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang terintegrasi sejak dari tingkat paling bawah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, Pemprov Riau akan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026.

“Ada berbagai langkah yang kita kendalikan setelah kondisi ini. Insya Allah nanti pada pertengahan September, kita akan merencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau,” kata SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (1/9/2026).

Rakor tersebut akan melibatkan kepala desa, lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Kapolsek se-Provinsi Riau. Dalam kegiatan itu, Pemprov Riau juga akan mendorong penandatanganan deklarasi membuka lahan tanpa membakar.

SF Hariyanto menegaskan, penanganan Karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Menurutnya, sistem pencegahan harus dibangun secara berkelanjutan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak mau setelah api padam, kemudian semuanya selesai. Sesuai arahan dari Bapak Presiden, jelas dan tegas, jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, tapi pencegahannya harus dibangun dari bawah,” tegasnya.

Karena itu, desa akan ditempatkan sebagai bagian utama dalam sistem pencegahan Karhutla. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat serta mengetahui kondisi dan potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

“Karena itu pertengahan September 2026 kita akan segera menyelenggarakan rakor bersama seluruh desa di Riau. Desa harus menjadi bagian utama dari sistem pencegahan,” ujarnya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi sebelum musim kemarau tiba. Langkah tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan, penyusunan peta potensi kebakaran, serta pemantauan titik panas secara berkala.

“Sebab upaya mitigasi ke depan, langkah pencegahan harus diperkuat sebelum musim kemarau tiba untuk menekan potensi munculnya titik api dan pemetaan wilayah,” katanya.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus ditingkatkan. Warga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun benar-benar padam setelah digunakan.

Menurut SF Hariyanto, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pencegahan Karhutla. Upaya tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan personel dan sarana pemadaman, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Pengawasan di tingkat desa juga akan diperkuat melalui patroli rutin di kawasan yang dinilai rawan. Pemprov Riau mendorong keterlibatan masyarakat peduli api dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam kegiatan tersebut.

“Yang terakhir, pengawasan dalam rangka mengoptimalkan patroli hutan bersama masyarakat peduli api dan Satlinmas di tingkat desa,” pungkasnya.[rr/mcr]