PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kabupaten/kota mempercepat proses verifikasi dan validasi (verval) pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari 416 bangunan yang dilaporkan telah rampung 100 persen, baru 114 bangunan yang tercatat menjalani proses verval.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp3.796.980.000 bagi 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan hal itu dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).

Syahrial mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung percepatan pembangunan KDKMP, salah satunya melalui penyediaan lahan untuk mendukung program yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan. Baik pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Syahrial, tim verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten/kota telah dibentuk untuk memeriksa kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kesesuaian kondisi fisik bangunan dengan persyaratan program.

Ia menegaskan, proses verval menjadi tahapan penting karena hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem informasi nasional SimKopdes. Melalui sistem tersebut, perkembangan pembangunan KDKMP dapat dipantau secara lebih terintegrasi.

“Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya akan masuk ke dalam sistem secara nasional, namanya SimKopdes. Dari sana kita bisa melihat semua progresnya,” jelasnya.

Syahrial menjelaskan, dukungan anggaran dari Kementerian Koperasi diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat,” katanya.

Dari total alokasi Rp3,79 miliar, Kabupaten Kampar memperoleh anggaran terbesar, yakni Rp787.132.000. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan alokasi sebesar Rp113.800.000.

Berikut rincian alokasi anggaran dekonsentrasi untuk verifikasi dan validasi KDKMP di Provinsi Riau:

1. Kabupaten Kampar: Rp787.132.000

2. Kabupaten Rokan Hulu: Rp436.680.000

3. Kabupaten Siak: Rp427.712.000

4. Kabupaten Rokan Hilir: Rp409.776.000

5. Kabupaten Indragiri Hulu: Rp355.968.000

6. Kabupaten Bengkalis: Rp338.032.000

7. Kabupaten Indragiri Hilir: Rp221.448.000

8. Kabupaten Kuantan Singingi: Rp194.544.000

9. Kota Dumai: Rp176.608.000

10. Kabupaten Pelalawan: Rp176.608.000

11. Kota Pekanbaru: Rp158.672.000

12. Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp113.800.000

Pemprov Riau berharap dukungan anggaran dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan dapat mempercepat penyelesaian proses verval. Dengan demikian, data pembangunan KDKMP dapat tercatat secara akurat dalam sistem nasional dan perkembangan program dapat dipantau dengan lebih baik.[rr/mcr]