MERANTI--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong pengelolaan kawasan hutan secara legal sebagai salah satu upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Di sisi lain, penguatan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang, juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar saat menerima kunjungan Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pencegahan Karhutla, pengelolaan kawasan hutan, hingga penguatan keamanan wilayah perbatasan.

Asmar mengatakan kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu kendala dalam mobilisasi personel dan peralatan ketika terjadi Karhutla. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur laut sehingga penanganan kebakaran membutuhkan waktu lebih panjang.

“Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut,” kata Asmar.

Karena itu, menurut Asmar, upaya pencegahan perlu diperkuat. Salah satunya dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara legal, terutama kawasan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya,” ujarnya.

Asmar mencontohkan program peremajaan kelapa yang direncanakan mencakup sekitar 3.500 hektare. Namun, baru sekitar 2.000 hektare yang dapat dikelola karena sekitar 1.500 hektare lainnya berada di kawasan hutan.

“Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan,” katanya.

Selain penanganan Karhutla, Pemkab Meranti juga mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang. Wilayah tersebut memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri dan menjadi salah satu jalur lalu lintas kapal.

Pemerintah daerah merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

“Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya,” jelas Asmar.

Sementara itu, Laksamana TNI Dr Imam Hidayat SpS, mengatakan Mabes TNI telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah pos di Merbau dan wilayah Meranti. Dalam kunjungan tersebut, tim juga berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan,” ujar Imam.

Imam menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya pencegahan. Menurutnya, karakteristik lahan gambut memungkinkan api bertahan di dalam tanah dan kembali muncul apabila penanganannya tidak dilakukan secara menyeluruh.

Ia mendorong penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan, edukasi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Imam juga mengapresiasi latihan pemadaman yang dilakukan secara rutin oleh jajaran terkait.

“Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP,” katanya.

Mabes TNI juga melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api dapat kembali muncul di lahan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Sementara dalam aspek pertahanan, kebutuhan penguatan unsur darat, laut, dan udara akan disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah.

Setelah menjalankan tugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti. Asmar berharap sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dapat terus terjalin untuk mendukung pencegahan karhutla sekaligus memperkuat keamanan wilayah, khususnya di kawasan perbatasan.[rr/mgi]