PEKANBARU--Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan respons terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk memastikan persoalan infrastruktur, genangan banjir, kebersihan lingkungan, hingga bantuan pendidikan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Hal tersebut disampaikan Agung saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat di Kantor Kecamatan Sail, Rabu (28/10/2026).

Agung mengatakan, rapat koordinasi bulanan menjadi sarana untuk mengevaluasi program yang telah berjalan sekaligus menindaklanjuti pekerjaan yang belum tuntas pada bulan sebelumnya. Pertemuan tersebut juga bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara kepala daerah, camat, serta OPD terkait.

“Setiap bulan, kami melakukan rapat koordinasi. Kami mengevaluasi mana yang belum selesai pada bulan sebelumnya dan mana yang sudah selesai. Inilah gunanya membangun kedekatan antara kepala daerah, camat, dan OPD,” ujarnya.

Menurut Agung, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap persoalan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Ia menegaskan, lambatnya respons OPD tidak boleh menjadi penghambat pelayanan kepada warga.

“Saya tidak ingin pelayanan di lapangan terhambat akibat lambatnya respons dari OPD terkait,” tegasnya.

Untuk mempercepat penanganan persoalan di tingkat kecamatan, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengoptimalkan program Lestari. Saat ini, setiap kecamatan telah memiliki 15 personel Lestari yang bertugas membantu menangani kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan.

Personel tersebut ditempatkan di kantor kecamatan untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat tindak lanjut terhadap persoalan yang muncul di wilayah masing-masing.

“Jangan sampai ada lagi, misalnya, DLHK yang lambat turun. Sekarang kami juga menonjolkan program Lestari. Setiap kecamatan sudah memiliki 15 personel yang fokus menangani apa yang dibutuhkan warga,” kata Agung.

Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan menjadi perhatian, di antaranya kondisi infrastruktur, genangan banjir, dan kebersihan lingkungan. Pemko Pekanbaru mendorong koordinasi lintas OPD agar berbagai keluhan masyarakat dapat ditangani secara efektif.

Selain persoalan infrastruktur dan lingkungan, Pemko Pekanbaru juga mempersiapkan penyaluran bantuan pakaian sekolah gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Proses penyaluran bantuan tersebut ditargetkan rampung dalam satu hingga dua hari setelah pernyataan disampaikan.

“Kami juga segera membagikan baju sekolah gratis untuk anak-anak. Dalam satu hingga dua hari ini, kami akan menyelesaikannya,” ungkap Agung.

Di sektor pendidikan, Pemko Pekanbaru turut mengevaluasi program pembebasan ijazah siswa yang masih tertahan, antara lain karena kendala biaya. Agung menyebutkan, lebih dari 50 persen ijazah yang sebelumnya belum dapat diambil oleh siswa kini telah berhasil dibebaskan.

Ia meminta seluruh kepala OPD menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Menurutnya, kualitas pelayanan publik harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Memuaskan warga adalah hal yang paling utama karena kita merupakan bagian dari pelayanan. Saya juga ingin seluruh pegawai siap kapan saja dibutuhkan untuk bekerja dan melayani warga,” tutup Agung. [rr/prokopim]