PEKANBARU--Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial (Perlinsos) melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Jumat (18/9/2026).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah tengah membangun pendekatan baru dalam sistem perlindungan sosial yang lebih mudah diakses, transparan, dan berkeadilan.

“Sekarang ini pemerintah sedang membangun cara baru dalam sistem perlindungan sosial (Perlinsos) yang mudah diakses, lebih transparan, dan mampu membawa suasana keadilan di tengah masyarakat. Saya kira langkah ini akan memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan bangsa,” ujar Luhut.

Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Terlebih, pemerintah menargetkan peluncuran program secara resmi oleh Presiden pada Oktober 2026 sehingga integrasi di berbagai daerah perlu dipersiapkan sejak dini.

“Kita berharap, ketika Bapak Presiden meluncurkan program ini secara resmi pada bulan Oktober, sebanyak mungkin daerah sudah siap dan terintegrasi. Hal ini tentu membutuhkan peran aktif dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda beserta seluruh jajaran di daerah masing-masing,” katanya.

Dijelaskan, hingga saat ini sebanyak 4,8 juta keluarga telah mendaftar dalam proses digitalisasi perlindungan sosial. Selain itu, sekitar 170 ribu agen perlindungan sosial (Perlinsos) telah bergabung untuk membantu memperluas jangkauan program.

“Gambaran capaian kita saat ini, 4,8 juta keluarga telah mendaftar dan sekitar 170.000 agen Perlinsos telah bergabung. Namun, untuk mencapai target 45 juta keluarga hingga akhir tahun, kita membutuhkan jumlah agen perlinsos yang jauh lebih banyak,” jelasnya.

Menurut Luhut, data yang dihimpun melalui proses pendaftaran tersebut akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan penyaluran Bansos pada 2027. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat kerja sama dan mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Data yang terkumpul dari proses ini nantinya akan menentukan penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk tahun 2027. Saat kami melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, beliau menekankan bahwa kita semua perlu bekerja keras bersama,” ungkapnya.

Untuk memperluas cakupan program, pemerintah membutuhkan mobilisasi agen perlinsos secara masif dengan melibatkan berbagai unsur. Luhut menyebut kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjangkau keluarga yang belum terdaftar.

“Untuk menjangkau target besar tersebut, kita membutuhkan dorongan dan mobilisasi agen perlinsos secara masif melalui kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” tuturnya.

Luhut juga meminta para gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi mengenai pendaftaran agen perlinsos. Informasi tersebut diharapkan dapat diteruskan melalui jaringan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.

“Saya minta para gubernur dan pimpinan daerah menjadi penggerak utama untuk menyebarkan informasi pendaftaran agen ke seluruh jaringan pemda hingga tingkat terkecil. Saya meminta Pangdam dan Kapolda untuk mendorong anggotanya, khususnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar menjadi agen perlinsos serta membantu masyarakat di wilayah tugas masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemerintah Provinsi Riau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait percepatan digitalisasi perlindungan sosial.

Menurutnya, target penambahan agen Perlinsos perlu segera direalisasikan karena perkembangan data terus dipantau secara berkala.

“Jadi, kita tidak punya waktu untuk main-main dengan target ini. Kita beberapa hari sekali dipantau untuk memberikan perkembangan data perlindungan sosial. Karena itulah, agen perlinsos tersebut harus segera bertambah,” tutur SF Hariyanto.

Lebih lanjut, percepatan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat yang menerima bansos benar-benar merupakan pihak yang berhak. Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Riau akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten/kota.

“Tujuannya tentu saja agar penerima manfaat tepat sasaran. Sehingga, Dinsos Riau melakukan kerja sama dengan TNI/Polri untuk mempercepat arahan ini, mempelajari teknisnya, dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” pungkasnya.[rr/mcr]