PEKANBARU--Mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kantor Gubernur Riau pada Senin pukul 14.00 WIB. Aksi tersebut diinisiasi oleh BEM FISIP Unri bersama BEM FEB Unri dan BEM FPK Unri sebagai bentuk keresahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Riau.

Koordinator lapangan aksi, Dio Dwi Prayoga, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Politik BEM FISIP Unri, menyampaikan bahwa sebelum aksi berlangsung, pihak mahasiswa telah melayangkan surat audiensi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Namun hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Gubernur Mahasiswa BEM FISIP Unri, Taufik Hidayat, mengatakan bahwa aksi tersebut berfokus pada berbagai persoalan daerah yang dinilai harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

“Gerakan hari ini tentunya berasal dari keresahan bersama. Kami dari BEM FISIP menyoroti kondisi defisit anggaran daerah, namun pemerintah provinsi justru menghibahkan anggaran untuk pembangunan lembaga vertikal. Selain itu, harga bahan pangan yang semakin mahal, kelangkaan minyak goreng merek Minyakita di pasaran, penertiban panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa solusi konkret bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hingga kurangnya pengawasan terhadap truk ODOL menjadi persoalan yang perlu segera didiskusikan bersama pemerintah,” ujar Taufik.

Sementara itu, Gubernur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bintang Adrian, menyoroti dugaan perusahaan sawit yang tidak taat Amdal dan Andal sehingga menyebabkan kematian puluhan ribu ton ikan di Kabupaten Kampar.

“Aksi ini berangkat dari kepedulian bersama terhadap kondisi Riau saat ini. Ini merupakan gerakan nyata sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah. Salah satu persoalan yang kami soroti ialah tidak tertibnya perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, aksi ini juga merupakan respons atas surat audiensi yang telah kami layangkan namun belum mendapatkan tanggapan,” ujar Bintang.

Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Farhan, turut menegaskan pentingnya kemandirian finansial daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai menjadi salah satu penyebab defisit anggaran.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap sikap Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai belum serius menangani berbagai persoalan daerah.

“Kami datang dengan niat berdiskusi dan menyampaikan keresahan masyarakat Riau. Namun, respons yang diberikan justru menunjukkan ketidakpedulian. Karena itu, aksi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan yang akan terus kami lanjutkan. Kami akan kembali dengan suara yang lebih kuat dan barisan yang lebih besar apabila pemerintah masih tetap diam terhadap berbagai persoalan di Provinsi Riau,” tegas Farhan.

Aksi mimbar bebas tersebut ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap yang mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera menyelesaikan berbagai persoalan daerah serta menerima audiensi mahasiswa guna membahas permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau.[Fik]