PEKANBARU--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyoroti maraknya pedagang eceran yang menjual minyak goreng merek MinyakKita di atas harga eceran tertinggi (HET). Seharusnya, harga minyak subsidi ini dipatok Rp 15.700 per liter, namun kondisi di lapangan banyak ditemukan harga yang jauh lebih tinggi.

Menanggapi kondisi ini, Pemprov Riau melalui Asisten II Job Kurniawan sampaikan rencana menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai solusi agar harga tetap terkontrol. Nantinya, BUMD pangan di Riau dapat menyalurkan minyak subsidi ini sesuai HET kepada masyarakat.

"Pemprov Riau bersama Bulog dan Polda, akan menggesa BUMD untuk berada di pasar-pasar, sehingga diedarkan ke masyarakat sesuai HET," ujarnya.

Pemerintah juga sedang mengkaji skema pendistribusian agar minyak goreng subsidi lebih mudah diakses oleh para pihak pengecer. Harapannya, masyarakat dapat belanja dengan mudah tanpa adanya permainan harga.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Disperindag kota, sudah dipersiapkan juga distributor di pasar-pasar, sehingga para pengecer mudah mendapatkan barang dan menjual produknya ke masyarakat sesuai HET," sebutnya.

"Kami juga sudah berdiskusi dengan distributor, agar sering ke pasar menyalurkan langsung kepada para pengecer, sehingga bisa dijual sesuai HET," imbuhnya.

Dengan adanya keterlibatan BUMD, diharapkan harga minyak goreng subsidi dapat kembali normal dan masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai kebijakan pemerintah.

Pemprov Riau menegaskan akan terus mengawal proses  pendistribusian barang, sehingga tidak terdapat permainan harga di pasaran.rr/mcr