PEKANBARU--Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi di wilayah barat Indonesia, Rabu (14/10/2026). Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Di Provinsi Riau, kegiatan dipusatkan di SPPG Jalan Karya Indah, Air Hitam 3, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Acara tersebut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D.

Kepala BGN RI, Sudaryono, mengatakan peresmian kali ini mencakup 691 SPPG di wilayah Sumatera serta 289 SPPG di Kalimantan dan Bali. Seluruhnya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

“Hari ini, BGN telah meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi di wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, yakni wilayah Bali, Kalimantan, dan Sumatera, dengan pusat kegiatan di Aceh Besar. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari minggu lalu yang telah meresmikan 480 SPPG di wilayah timur Indonesia,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, BGN terus melakukan pembenahan tata kelola, penyempurnaan sistem, pemantapan personel, serta penguatan fungsi pengawasan.

“Untuk itu, saat ini kami sedang berusaha memperbaiki tata kelola, sistem, dan memantapkan personel. Selain itu, kami juga memperkuat fungsi pengawasan melalui koordinasi berbagai pihak dengan membentuk Satgas MBG di daerah,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, pembentukan Satgas MBG di daerah bertujuan memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan, kebersihan, higienitas, dan gizi. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sudaryono juga memaparkan sejumlah hasil penelitian yang menunjukkan perubahan pola konsumsi dan kondisi peserta didik setelah pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data yang disampaikannya, persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar turun dari 56 persen menjadi 16 persen.

“Kami meyakini bahwa 16 persen ini adalah wilayah yang memang saat ini belum tersentuh. Maka menjadi kewajiban bagi saya sebagai Kepala Badan Gizi untuk terus menurunkan angka tersebut. Tidak boleh ada lagi anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” tegasnya.

Selain itu, konsumsi protein hewani pada anak disebut meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Sementara itu, konsumsi buah dan sayur meningkat dari 65 persen menjadi 90 persen.

Sudaryono mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk melibatkan guru dalam pendidikan gizi serta meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayur bagi tumbuh kembang anak.

Ia berharap kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi dapat dibangun tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah melalui peran aktif keluarga.

Sudaryono menyebutkan, berdasarkan Surat Penetapan Penerima Manfaat yang diterima BGN, hingga saat ini sebanyak 26.385 dapur telah beroperasi di seluruh Indonesia dengan kapasitas pelayanan mencapai 57,49 juta porsi makanan setiap hari.

Untuk menjaga kualitas makanan dan memastikan kesesuaian dengan standar gizi, ia menekankan pentingnya partisipasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut.

“Oleh karena itu, untuk menjaga porsi makanan ini terjamin kualitas dan standar gizi yang sesuai, kami sangat mengharapkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak,” pungkasnya.

Peresmian 980 SPPG ini menjadi bagian dari upaya perluasan layanan program MBG di berbagai wilayah Indonesia. Melalui penguatan tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor, BGN berharap layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat.[rr/mcr]