Jika bagian pertama dari catatan sejarah kita minggu lalu ditutup dengan kesunyian selat-selat sepi tempat Suku Laut merajuk, maka bagian kedua ini mengisahkan babak paling mengharukan tentang harapan yang tumbuh kembali, lalu perlahan meredup dalam gelombang perubahan zaman.

Pada Bagian I sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana Tragedi Nangka Berdarah tahun 1699 merobek kontrak sosial kuno (Wa’ad) di Johor. Pelanggaran ganda yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Shah II (menista rakyat) dan Megat Seri Rama (berbuat derhaka membunuh raja) membuat jagat raya Melayu kehilangan berkatnya. Kecewa mendalam karena takhta beralih ke tangan faksi darat (Dinasti Bendahara), ribuan Suku Laut memilih jalan sunyi: mutung, menggulung layar perang, dan mengisolasi diri ke selat-selat sepi di Kepulauan Riau-Lingga.

Hampir dua dekade, Selat Melaka menjadi yatim piatu tanpa hadirnya sang penguasa ombak. Namun, sejarah selalu menyimpan babak kejutan. Paruh pertama abad ke-18 menjadi saksi bagaimana sebuah ingatan kolektif yang terlampau setia - atau barangkali terlampau bebal - kembali memanggil Suku Laut ke pusaran intrik daratan. 

Gema Seruling Sihir dari Pedalaman Siak (1717-1718)

Selama masa merajuknya Suku Laut, Dinasti Bendahara yang memerintah Johor didera kegugupan politik yang akut. Mereka menguasai istana, tetapi gagal menguasai lautan karena tidak memiliki legitimasi darah Sang Sapurba. Suku Laut kokoh bertahan di atas sampan kajang, menolak memberikan kepatuhan kepada penguasa daratan yang mereka anggap palsu.

Hingga akhirnya, dari keheningan sungai pedalaman Riau, muncul seorang pemuda. Ia meniupkan desas-desus yang langsung menyihir isi lautan: “Aku adalah putra kandung dari Marhum Mangkat di Julang yang diselamatkan saat malam berdarah itu. Darah suci Bukit Siguntang ada di nadiku.”

Bagi sejarawan modern, klaim asal-usul

Raja Kecik dipenuhi perdebatan akademik yang panjang (ikhtilaf). Namun bagi Suku Laut yang dirundung rindu dendam, ia adalah sang juru selamat. Kerinduan mistis mereka akan kembalinya titisan darah suci seketika menyala, persis seperti ritus penyambutan raja lama yang terekam indah dalam kitab kuno Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu):

"Maka segala raja-raja dan menteri, hulu balang, dan rakyat sekaliannya pun datanglah menghadap... Maka sekaliannya pun bersoraklah, terlalu amat azimat bunyinya, menyembah Sang Sapurba..." 

Sorak-sorai legendaris itu bergemuruh kembali di atas air. Suku Laut mengakhiri masa mogok massalnya demi membela kedaulatan "anak tuan" mereka. Konvoi ribuan perahu cepat (perahu jalur) diturunkan kembali ke laut. Pada paruh Maret 1718, badai maritim Suku Laut menghantam pusat Johor di Sungai Carang, menggulingkan dinasti Bendahara, di atas singgasana. Suku Laut bersorak; mereka mengira Wa’ad telah pulih dan dunia 

Satire Terbesar: Sumpah Suci Melawan Kontrak Dagang Bugis

Kemenangan Raja Kecik rupanya menjadi fajar yang teramat singkat. Faksi Bendahara yang terusir mengambil langkah politik yang paling satir dalam sejarah Melayu: menyewa bantuan militer dari Lima Bangsawan Bugis yaitu Daeng Celak, Daeng Marewa, Daeng Perani dan saudara-saudaranya.

Kehadiran faksi Bugis membawa benturan budaya dan pergeseran nilai yang telanjur mendalam bagi Suku Laut. Suku Laut bertempur demi daulat - sebuah kesetiaan batiniah tanpa syarat kepada personifikasi darah suci penguasa. Sebaliknya, para bangsawan Bugis adalah pelaut rasional yang membawa sistem politik kontraktual, pragmatis, dan berbasis bagi hasil dagang. 

Ketika aliansi faksi Bendahara dan militer Bugis berhasil mendesak  mundur dari Johor, selembar kontrak kekuasaan baru resmi ditandatangani. Takhta tidak lagi dipandang sebagai institusi spiritual yang sakral, melainkan komoditas yang dibagi secara birokratis: posisi Sultan diberikan kembali pada dinasti Melayu yaitu klan Bendahara, tetapi roda pemerintahan sehari-hari - Yang Dipertuan Muda dipegang penuh oleh faksi Bugis. Bagi Suku Laut, ini adalah penistaan terbesar terhadap esensi Wa'ad. Sumpah suci leluhur kini ditumbangkan oleh transaksi kekuasaan daratan.

Kompeni Belanda Merajalela, Suku Laut Hanyut

Panggung satire ini kian paripurna dengan masuknya cengkeraman Kompeni Belanda (VOC). Melalui surat perjanjian resmi berperekat cap mohor antara faksi darat-Bugis dan Belanda, dimana ruang laut dikapling-kapling demi kepentingan monopoli dagang.

Dua pukulan besar ini secara sadar menyingkirkan Suku Laut dari panggung sejarah:

   1. Kekalahan Taktis: 

Strategi gerilya menggunakan perahu kayu lincah milik Suku Laut perlahan kalah bersaing dengan organisasi militer modern serta keunggulan meriam baja yang dibawa aliansi Bugis-Belanda.

   2. Kriminalisasi Tradisi:

Aktivitas patroli tradisional Suku Laut dalam menjaga selat dan memungut cukai perdagangan- yang selama berabad-abad dianggap sebagai tugas suci kedaulatan sultan- kini didefinisikan ulang secara sepihak oleh hukum kolonial Belanda sebagai tindakan kriminal: lanun atau bajak laut.

Menghadapi kenyataan luar yang tak lagi searah dengan mantra kehidupan mereka, Suku Laut mengambil keputusan akhir yang paling melankolis. Tidak ada pemberontakan berdarah lanjutan. Ketika Raja Kecil memutuskan mundur ke daratan Riau untuk mendirikan Daulah baru bernama Kesultanan Siak Sri Indrapura (1723), sebagian Suku Laut ikut mengawal fajar baru tersebut.

Namun, sebagian besar lainnya memilih untuk hanyut - dalam arti yang paling harfiah. Mereka memutar kemudi sampannya, menjauh dari pelabuhan Riau-Lingga yang mulai dipadati birokrasi upeti kompeni, dan masuk jauh ke dalam kesunyian labirin pulau terpencil. Elit maritim yang dahulu memegang kunci kedaulatan imperium Melayu, kini memilih mengisolasi diri di kesunyian lautan bebas, membawa sisa-sisa memori Wa’ad yang patah ke dalam kedalaman ombak yang tenang, hanyut ditelan gelombang zaman. [naz]