Dari Amuk Megat hingga Gugatan Jakarta: Estetika Perlawanan Sastra Melayu Modern

Oleh: Irvan Nasir

Jika dalam ulasan-ulasan kita terdahulu atas novel-novel sejarah Rida K. Liamsi kita menemukan bagaimana takdir kemelayuan digerakkan oleh pergulatan kekuasaan, darah, dan air mata di pusat-pusat kesultanan masa silam, maka pada selembar puisi modern karya Ediruslan Pe Amanriza, kita mendapati sebuah pertempuran yang tidak kalah sengit. Pertempuran itu tidak lagi menggunakan dentum meriam di perairan Lingga atau siasat politik di istana Johor, melainkan sebuah pergulatan batin seorang anak Melayu di belantara beton bernama Jakarta. Lewat puisinya yang legendaris, "Akan Berpisah Jua Kita Akhirnya Jakarta", Ediruslan meletakkan sebuah batu tapal batas yang tegas antara gemerlap kepalsuan kosmopolitan dengan kesetiaan abadi pada tanah asal.

Bagi masyarakat Melayu, merantau bukanlah sekadar perpindahan geografis untuk mengadu nasib. Ia adalah sebuah ritus pendewasaan diri, sebuah ikhtiar mencari tuah dan menimba ilmu. Jakarta, dalam kurun waktu yang panjang, mewakili puncak dari segala magnet rantau itu. Namun, bagi seorang Ediruslan yang lahir di Bagansiapiapi—sebuah tanah yang karib dengan aroma laut dan pasang surut nasib—Jakarta yang ditemuinya adalah sebuah lanskap yang paradoks. Ibu kota adalah raksasa yang menyedot seluruh sari pati kekayaan daerah, tak terkecuali minyak bumi dan hasil alam Riau, namun kerap mengembalikan ampasnya dalam bentuk marjinalisasi kultural.

Di sinilah puisi "Akan Berpisah Jua Kita Akhirnya Jakarta" menemukan resonansinya yang paling berdegup dalam konteks kemelayuan. Ediruslan tidak sedang menulis surat cinta yang gagal, melainkan sebuah maklumat politik-kebudayaan. Keputusan untuk "berpisah jua akhirnya" adalah wujud nyata dari konsep merajuk atau memencilkan diri dalam psikologi Melayu klasik. Ini bukan bentuk keputusasaan atau kekalahan. Sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan protes yang elegan. Ketika pusat kekuasaan tidak lagi memberi ruang bagi keadilan dan martabat, maka menarik diri secara terhormat adalah cara seorang Melayu menjaga daulat batinnya.

Napas perlawanan kultural ini sebenarnya setali tiga uang dengan napas estetika yang ditiupkan Rida K. Liamsi. Jika Rida melalui novel Megat menggugat kezaliman absolut kekuasaan domestik masa lalu—lewat simbolisasi kelam pembelahan perut Wan Anom akibat seulas nangka istana yang berujung pada amuk Laksamana Megat Seri Rama—maka Ediruslan berdiri di garis depan zaman modern untuk membongkar watak hegemoni eksternal yang kian meminggirkan marwah daerah. Jika Rida memotret keruntuhan sebuah dinasti akibat pemimpin yang semena-mena mengeksploitasi rakyatnya, Ediruslan menguliti Jakarta bukan sebagai surga, melainkan sebagai medan alienasi yang menjauhkan manusia Melayu dari akar spiritual dan ekologisnya. Kesadaran untuk "pulang" kemudian bertransformasi menjadi sebuah gerakan kembali ke rahim kebudayaan. Pulang ke Riau berarti pulang ke tempat di mana "marwah" tidak bisa dibeli dengan lembaran rupiah yang dicetak di Jakarta.

Menariknya, apa yang dirisaukan oleh Ediruslan puluhan tahun silam, kini terasa kembali menemukan pembenaran sejarahnya yang paling getir. Hari-hari ini, di tengah riuh rendah narasi pembangunan nasional, masyarakat Riau justru sedang perlahan-lahan merasakan embusan angin dingin resentralisasi. Nyawa dan ruh otonomi daerah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata pada awal reformasi, kini seolah sedang ditarik kembali secara perlahan namun sistematis oleh pemerintah pusat. Regulasi demi regulasi baru lahir dengan watak memangkas kewenangan-kewenangan strategis daerah, menyisakan daerah hanya sebagai penonton pasif dari kebijakan-kebijakan yang dirumuskan di meja-meja bundar ibu kota.

Ketika pundi-pundi pendapatan, perizinan investasi, dan hak pengelolaan potensi lokal kembali ditarik ke pusat, Riau kembali dihadapkan pada wajah marjinalisasi yang serupa dengan apa yang disaksikan Ediruslan pada masa Orde Baru. Kita seakan dipaksa kembali mengemis pada apa yang sebenarnya menjadi hak mutlak atas tanah kita sendiri. Gejala pengebirian otonomi ini membuktikan bahwa watak hegemoni pusat tidak pernah benar-benar berubah; ia hanya berganti topeng, berganti aktor, dan berganti nomor undang-undang. Dalam situasi krusial seperti inilah, larik puisi Ediruslan kembali bergema sebagai alarm kesadaran kultural sekaligus politik bagi para budayawan, penulis, dan pemangku kebijakan di Tanah Melayu.

Konsistensi Ediruslan dalam membela yang tersisih juga terekam kuat dalam karya-karya prosa monumentalnya seperti Panggil Aku Sakai. Maka, membaca puisi perpisahannya dengan Jakarta hari ini harus diletakkan dalam koridor yang sama: sebuah penegasan identitas bahwa Melayu bukanlah entitas pinggiran yang bisa terus-menerus didikte oleh selera dan keserakahan pusat. Puisi ini adalah sebuah cermin besar bagi generasi hari ini, bahwa di tengah pelemahan otonomi daerah secara struktural oleh negara, otonomi kebudayaan dan kedaulatan berpikir kita tidak boleh ikut digadaikan. Sejauh apa pun langkah kaki merantau menembus modernitas, kiblat kepulangan dan pembelaan seorang sastrawan haruslah tetap tertuju pada marwah tanah ibunda.

Pada akhirnya, "Akan Berpisah Jua Kita Akhirnya Jakarta" bukan sekadar teks sastra yang mati di atas kertas buram sejarah. Ia adalah sebuah manifesto psikohistoris yang terus hidup dan relevan menembus batas zaman. Ediruslan Pe Amanriza telah mewariskan kepada kita sebuah kearifan kuno yang dikemas dalam estetika modern: bahwa di hadapan kuasa sedahsyat apa pun, marwah kemelayuan tidak akan pernah boleh larut dan tunduk. Ketika ruang otonomi daerah kita kian menyempit di tangan pusat, perpisahan spiritual dengan "Jakarta" sebagaimana yang digelorakan Ediruslan menjadi jalan bagi kita untuk menemukan kembali kekuatan dalam, merapatkan barisan, dan meneguhkan jati diri Melayu yang sejati di tanah sendiri. [naz]