PEKANBARU--Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi geografis daerah kepulauan dinilai membutuhkan pendekatan khusus agar program nasional tersebut dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh masyarakat.

Hal itu disampaikan Muzamil dalam Rapat Monitoring Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026). Ia hadir didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Meranti, Ifwandi.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, tersebut, Muzamil menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan MBG. Di antaranya keterbatasan infrastruktur, akses air bersih, listrik, jaringan komunikasi, ketersediaan bahan pangan, hingga tenaga profesional.

Menurutnya, berbagai kendala tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar.

Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan MBG tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur pelayanan. Kesiapan infrastruktur, standar operasional, serta kualitas pelayanan juga harus menjadi perhatian utama.

“Meranti memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Tantangannya cukup kompleks, mulai dari infrastruktur, air bersih, elektrifikasi, jaringan komunikasi hingga ketersediaan bahan baku. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan MBG benar-benar optimal,” ujar Muzamil.

Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan ruang koordinasi khusus dengan pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan dapat membahas berbagai kendala teknis di lapangan sekaligus merumuskan solusi sesuai karakteristik masing-masing daerah.

“Kami berharap ada forum khusus untuk membahas persoalan daerah secara mendalam dan mencari solusi bersama. Jangan sampai jumlah dapur terus bertambah, tetapi dalam pelaksanaannya justru bermasalah,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, Muzamil juga menyoroti tantangan distribusi bahan pangan menuju Kepulauan Meranti. Jarak dan kondisi geografis berpotensi memengaruhi kualitas komoditas yang mudah rusak, seperti telur, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging.

Untuk itu, ia mendorong kajian pola pengadaan dan distribusi bahan pangan yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah kepulauan. Optimalisasi hasil produksi pangan lokal juga dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pasokan kebutuhan dapur SPPG.

Muzamil turut meminta agar rencana penerapan sistem pelayanan MBG dengan konsep prasmanan atau buffet dikaji secara matang. Terutama pada sekolah dengan jumlah peserta didik yang besar.

Menurutnya, pengaturan antrean, waktu makan, kebersihan, hingga pengembalian peralatan makan harus diperhitungkan agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun kegiatan belajar siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil kembali menegaskan bahwa pemerataan layanan MBG harus memberikan perhatian lebih kepada wilayah 3T, khususnya pulau-pulau terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar.

“Kami sepakat apabila wilayah 3T menjadi prioritas. Anak-anak di pulau-pulau terluar sangat membutuhkan program ini, baik untuk mendukung pemenuhan gizi maupun pendidikan mereka,” ungkapnya.

Ia juga mendukung penerapan sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, sepanjang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi pihak berwenang. Pengawasan tersebut perlu melibatkan pemerintah daerah, Satgas MBG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), serta perangkat teknis terkait.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan MBG di seluruh kabupaten/kota. Penguatan tata kelola, pengawasan, inspeksi, dan evaluasi SPPG juga diperlukan untuk memastikan standar pelayanan berjalan secara konsisten.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Riau, Ranto, turut memaparkan sejumlah kebijakan terbaru BGN. Di antaranya rencana uji coba model pelayanan MBG dengan konsep prasmanan di SD Islam Unggul As-Syakirien, Pekanbaru, serta ketentuan teknis terkait higiene sanitasi, pelabelan makanan, batas waktu konsumsi, dan operasional SPPG.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa BGN telah membuka kembali moratorium pengembangan SPPG dan memberikan tambahan alokasi sebanyak 87 SPPG untuk Provinsi Riau. Pengembangan tersebut diarahkan antara lain untuk menjangkau wilayah prioritas, termasuk daerah 3T dan kawasan dengan prevalensi stunting tinggi.

Menyikapi kebijakan tersebut, Muzamil berharap Kepulauan Meranti turut mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan unit pelayanan pemenuhan gizi.

“Kami sangat mendukung MBG karena manfaatnya besar, mulai dari pemenuhan gizi, penanganan stunting hingga membuka kesempatan kerja. Namun, seluruh kendala harus dibahas dan dicarikan solusi bersama agar program ini benar-benar berkualitas dan menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar,” tutupnya. [rr/mgi]