SELATPANJANG--Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Seluruh perangkat daerah didorong untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, hingga penganggaran pembangunan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026).

Muzamil mengikuti kegiatan secara daring dari Pekanbaru. Sementara itu, rapat di tingkat kabupaten dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, secara langsung di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.

Rapat koordinasi tersebut menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan verifikasi lapangan, termasuk melengkapi dokumen pendukung serta memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa PUG bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat pembangunan secara adil.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan PUG membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, hingga masyarakat secara luas.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi lapangan ini saya berharap dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Muzamil.

Ia berharap proses verifikasi dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang selama ini telah dijalankan, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

Muzamil juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyiapkan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Kepada seluruh perangkat daerah, saya menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tunjukkan berbagai inovasi, program, dan capaian yang telah kita laksanakan, sekaligus sampaikan tantangan dan kendala yang masih dihadapi agar mendapat perbaikan ke depannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Muzamil menyampaikan bahwa karakteristik geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, kebijakan PUG perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan.

Ia berharap perspektif gender semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, dan memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah melalui aplikasi.

Menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai kebijakan, program, serta praktik pelaksanaan PUG di daerah.

"Pada kesempatan ini kami mengharapkan keterbukaan, dukungan, dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menyampaikan informasi, data, serta dokumen pendukung terkait praktik baik dan upaya perbaikan yang sudah maupun sedang dilakukan," ujarnya.

Eni menambahkan, penguatan PUG tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan. Perspektif gender juga harus diterapkan secara konsisten dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda prioritas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, H Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta undangan lainnya. [rr/mgi]