PEKANBARU--Persoalan kesejahteraan dan jeratan utang aparatur sipil negara (ASN) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Keterbatasan fiskal daerah yang dihadapkan dengan tingginya beban pinjaman pegawai dinilai berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrullah, saat kegiatan di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (11/11/2026).

Muzamil mengungkapkan, selama satu tahun delapan bulan menjabat sebagai wakil bupati, dirinya menemukan fenomena yang menjadi perhatian dalam pengelolaan birokrasi di Kepulauan Meranti, yakni banyaknya pegawai yang terlilit utang sehingga berdampak terhadap semangat dan etos kerja.

"Saya orangnya bukan dari birokrasi, tetapi setelah setahun delapan bulan dilantik menjadi Wakil Bupati Meranti, saya mengamati satu fenomena khususnya dari Kabupaten Meranti tentang pegawai-pegawai kita etos kerjanya ini kalau mungkin saya bilang agak kurang baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kondisi keuangan pegawai. Banyak ASN yang menjaminkan surat keputusan (SK) kepegawaiannya untuk memperoleh pinjaman.

"Ternyata, setelah kita lihat penyebab semangat kerjanya menurun adalah karena pegawai-pegawai ini rata-rata SK-nya itu disekolahkan. Kami coba mengamati dan membandingkan yang tidak punya utang dengan yang punya utang, sangat beda jauh cara bekerjanya," kata Muzamil.

Bahkan, ia memperkirakan sekitar 90 persen pegawai di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti telah menjadikan SK kepegawaiannya sebagai jaminan pinjaman. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani pegawai melalui kewajiban cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan.

"Yang jadi masalahnya sekitar 90 persen mereka menyekolahkan SK-nya. Nah, ini yang menurut saya agar etos kerja, semangat kerja dan motivasi kerja daripada pegawai kita ini terukur serta bisa terus kita jaga, bagaimana solusinya Prof," lanjutnya.

Menurut Muzamil, persoalan tersebut semakin kompleks karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Tekanan ekonomi yang dihadapi pegawai bahkan berpotensi mendorong mereka mencari pinjaman melalui layanan pinjaman online (pinjol).

"Memang uang ini kan bukan segala-galanya Prof, tapi tanpa uang tak bisa juga kita urus segala-galanya. Diperburuk dengan kondisi fiskal, akhirnya mereka terjerat pinjol," jelasnya.

Ia menilai, persoalan utang yang terus menumpuk tidak hanya berdampak terhadap kondisi keuangan pribadi pegawai, tetapi juga berpotensi memengaruhi suasana kerja dan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

"Betul-betul menumpuk masalah karena utang ini dan saya melihat sudah memperburuk suasana birokrasi kita. Saya kira kita bisa menyelesaikan permasalahan ini Prof, daerah lain menurut saya juga punya permasalahan yang sama," tambahnya.

Sebagai salah satu solusi, Muzamil mengusulkan pembentukan Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi ASN dengan mekanisme pinjaman yang lebih terukur, baik dari sisi besaran pinjaman, bunga, maupun ketentuan pengembaliannya.

"Ini yang menurut saya, ada pemikiran kami di Kabupaten Meranti melalui topik ini ingin membuat Koperasi Korpri agar bisa terukur cara peminjamannya, bunganya, dan sebagainya," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Prof Zudan Arif Fakrullah, mengatakan peningkatan kesejahteraan ASN perlu dilakukan melalui dua pendekatan, yakni peningkatan pendapatan dan pengendalian pengeluaran pegawai.

"Sebenarnya, esensi dari semua ini adalah bagaimana kesejahteraan ASN kita harus ditingkatkan. Pertama, kalau memungkinkan, pendapatan kita ditambah. Jadi, gaji para ASN dinaikkan atau tunjangan kinerjanya harus dinaikkan," tutur Zudan.

Ia mengungkapkan, BKN bersama Korpri tengah mendorong penerapan single salary system atau sistem penggajian tunggal sebagai salah satu upaya pembenahan sistem penghasilan ASN. Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga dinilai dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai.

"Kami di Korpri dan BKN sedang mendorong ke arah single salary system (sistem gaji tunggal). Teman-teman jangan pesimis, jangan kecil hati, mengira gaji kita tidak bisa naik. Bisa dengan cara pendapatan daerah kita tingkatkan," jelasnya.

Menurut Zudan, ASN memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara maupun daerah, khususnya melalui pengelolaan pajak dan retribusi. Karena itu, potensi pendapatan yang belum tergarap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Teman-teman semua, siapa yang mengumpulkan pendapatan negara dan pendapatan daerah itu? ASN. Siapa yang mengurus pajak dan retribusi daerah? Itu adalah para ASN. Maka, kekuatan ini harus kita optimalkan," tegasnya.

Ia mencontohkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui perbaikan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan optimalisasi penerimaan tersebut, kemampuan fiskal daerah diharapkan semakin kuat.

"Sebagai contoh pajak kendaraan bermotor berapa persen yang sudah bayar, ada 60 persen? Berarti ada lubang 40 persen yang bisa ditingkatkan. Kalau ini bisa naik, waduh bagus banget," ungkapnya.

Selain mendorong peningkatan pendapatan, Zudan juga menekankan pentingnya mengendalikan pengeluaran rutin ASN. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah tingginya biaya transportasi dan tempat tinggal akibat jarak antara lokasi kerja dengan tempat tinggal atau keluarga.

"Karena pajak kendaraan bermotor adalah salah satu modal kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian, salah satu sumber tingginya pengeluaran ASN itu adalah karena jarak yang jauh dari tempat kerja. Maka, ada program BKN untuk mendekatkan ASN dengan kantor dan keluarganya," jelasnya.

Ia mencontohkan penempatan guru di wilayah kepulauan atau lokasi yang jauh dari keluarga. Menurutnya, penataan penempatan ASN perlu mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus efisiensi biaya hidup pegawai.

"Misalnya, guru-guru yang ditugaskan jauh di pulau-pulau maka dekatkan mereka dengan keluarganya, dengan sekolahnya, dengan tempat kerjanya. Sehingga, ASN kita tidak perlu lagi kontrak rumah yang jauh-jauh dan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi," paparnya.

Terkait usulan pembentukan Koperasi Korpri, Zudan menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai koperasi dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi ASN agar tidak bergantung pada pinjaman online maupun sumber pinjaman lain yang berpotensi merugikan.

"Yang kedua, seperti ide Bang Muzamil, kita buat koperasi dan hilangkan jerat pinjaman online. Kami di BKN juga menyediakan fasilitas itu untuk membantu agar ASN tidak terjebak pinjaman dari pihak luar yang merugikan," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan koperasi harus disertai edukasi pengelolaan keuangan bagi ASN. Menurutnya, peningkatan pendapatan perlu diimbangi dengan kemampuan mengatur pengeluaran agar pegawai tidak kembali terjebak dalam persoalan utang.

"Kalau sudah meminjam di koperasi, harus dididik ASN kita. Memang pendapatan harus ditingkatkan, tapi pengeluaran juga harus ditekan. Para ASN semua, bolehlah minum kopi di kafe, boleh. Tapi ya jangan tiap hari," pungkasnya.[rr/mcr]