DENHAAG--Pemerintahan Belanda diterpa krisis politik serius menyusul pengunduran diri sembilan anggota kabinet. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap penderitaan di Gaza dan kekecewaan mendalam terhadap ketidakberanian pemerintah dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadap Israel.

Caspar Veldkamp, Menteri Luar Negeri dari partai New Social Contract (NSC), secara resmi mengundurkan diri pada 22 Agustus 2025. Keputusan itu diambil setelah perdebatan panas dalam kabinet yang berujung buntu karena tidak ditemukan dukungan kolektif untuk menerapkan sanksi baru yang lebih keras terhadap Israel terkait invasi militer ke Gaza serta rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat.

Veldkamp, seorang diplomat karier dan mantan duta besar Belanda untuk Israel, menyampaikan bahwa ia tidak dapat melanjutkan tugasnya jika tidak diberi ruang untuk menerapkan kebijakan yang dianggapnya penting. Ia menekankan bahwa situasi global saat ini membutuhkan diplomasi yang tegas, bukan kelambanan.

Lebih dari Sekadar Menteri Luar Negeri

Kepergian Veldkamp segera diikuti oleh pengunduran diri seluruh menteri dan sekretaris negara dari partainya, Nieuw Sociaal Contract (NSC). Sebanyak delapan menteri lainnya mengundurkan diri sebagai bentuk solidaritas politik, termasuk Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, hingga Menteri Kesehatan—melimpahkan total sembilan kursi kosong di kabinet demisioner tersebut.

Pemerintahan Demisioner yang Rapuh

Situasi ini memperumit status kabinet Schoof yang sejak Juni lalu sudah berjalan sebagai kabinet demisioner (caretaker), setelah runtuhnya koalisi sebelumnya karena partai PVV (Partai Kebebasan) mundur dari pemerintahan. Tanpa menteri dari NSC, kabinet tersebut kini rentan bahkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dasar hingga elektoral.

Pemilu berikutnya dijadwalkan pada 29 Oktober 2025, namun formasi kabinet baru bisa memakan waktu cukup panjang.

Tekanan Publik: Gelombang Protes ‘Red Line’

Pengunduran diri ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan publik. Belanda sejak Mei–Juni 2025 dikejutkan unjuk rasa besar “Red Line” di Den Haag—dengan puluhan ribu hingga ratusan ribu demonstran mengenakan pakaian merah, membentuk rantai manusia simbolis sebagai protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu lunak terhadap Israel.

Sanksi Sebelumnya dan Reaksi Internasional

Sebelumnya, Belanda telah mengambil langkah diplomatik lebih tegas: melarang dua menteri Israel (Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir) memasuki negeri itu, karena dituding menghasut kekerasan terhadap warga Palestina . Namun, rencana sanksi lebih luas seperti penangguhan perjanjian EU–Israel, embargo senjata, atau pemutusan kesepakatan perdagangan gagal mendapat dukungan kabinet 

Diplomasi dan akuntabilitaslangkah mundur para menteri mencerminkan krisis moral dalam kebijakan luar negeri Belanda serta tekanan moral global terhadap penderitaan Gaza.

Stabilitas politikBelanda kini menyaksikan kekosongan jabatan penting dalam kabinet demisioner di tengah ketidakpastian pasca-PVV mundur.

Suara publik yang menguat, gelombang protes, menunjukkan bahwa publik tidak tertarik pada status quo diplomatik dan menuntut tindakan lebih pro-aktif dari pemerintah. naz