PEKANBARU--Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas keberhasilannya mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 100 persen dari total penduduk.

Meski telah mencapai cakupan kepesertaan penuh, Pemko Pekanbaru masih terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, tingkat keaktifan peserta saat ini baru mencapai 81 persen.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

Markarius menyebutkan, Pemko Pekanbaru terus memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat. Bahkan, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk pembiayaan program UHC pada 2027.

"Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Selain dukungan anggaran dari pemerintah kota, program UHC Pekanbaru juga mendapat sokongan pembiayaan dari Pemprov Riau. Jika digabungkan, total anggaran dari kedua pemerintah tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Markarius berharap, keberadaan program jaminan kesehatan dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat, terutama ketika membutuhkan pelayanan medis. Dengan demikian, warga tidak perlu terlalu khawatir terhadap biaya pengobatan.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit.

"Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya," tuturnya.

Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Dengan cakupan kepesertaan mencapai 100 persen dan tingkat keaktifan sebesar 81 persen, Kota Pekanbaru telah memenuhi kedua indikator tersebut.

Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan skema pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dalam skema tersebut, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran peserta, sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Skema pembiayaan bersama ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan semakin banyak warga memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program JKN.[rr/prokopim]