PEKANBARU--Bupati Siak, Afni Zulkifli, menyoroti tantangan pembiayaan daerah dalam menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, diperlukan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Afni setelah Kabupaten Siak menerima piagam penghargaan atas capaian UHC dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).

Kabupaten Siak memperoleh penghargaan setelah mencatat cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98,47 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen.

Afni mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, mempertahankan capaian UHC bukan tanpa tantangan, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan," ungkap Afni.

Ia menegaskan, keberlanjutan program UHC membutuhkan dukungan pembiayaan bersama atau cost sharing, terutama dari Pemerintah Provinsi Riau. Skema tersebut dinilai penting agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan anggaran kabupaten.

Afni berharap pola pembagian anggaran antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terus diperkuat, mengingat Kabupaten Siak juga menghadapi tekanan fiskal, termasuk beban tunggakan iuran jaminan kesehatan.

"Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran," tegasnya.

Pada peringatan HKN ke-62 tersebut, penghargaan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta yang dinilai berhasil memenuhi target cakupan UHC serta mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Penilaian mengacu pada data dasbor resmi BPJS Kesehatan per 1 November 2026, dengan persyaratan minimal cakupan kepesertaan sebesar 90 persen dan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.

Selain Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau juga menerima penghargaan atas capaian UHC tingkat provinsi. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Riau tercatat mencapai 99,07 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 81,81 persen.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.[rr/mcr]