PEKANBARU--Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai memetakan kawasan yang rawan banjir sebagai langkah menghadapi musim hujan. Penanganan nantinya disusun berdasarkan karakteristik dan persoalan masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan pemetaan diperlukan karena penyebab banjir di setiap kawasan tidak sama. Pemerintah akan melakukan pengecekan secara bertahap untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai.

"Kita akan cek satu per satu untuk pengendalian banjir di Kota Pekanbaru. Kita harus fokus karena masih banyak wilayah kota yang terendam banjir saat hujan," kata Markarius, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, master plan penanganan banjir yang telah dimiliki Pemko Pekanbaru akan diturunkan menjadi rencana yang lebih spesifik untuk setiap wilayah. Dengan demikian, program yang dilakukan dapat langsung menyasar persoalan yang menjadi penyebab genangan.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani. Wilayah tersebut masih kerap mengalami genangan ketika hujan turun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemko Pekanbaru menyiapkan pembenahan Waduk Cipta Karya agar fungsi pengendalian air dapat lebih optimal. Salah satu pekerjaan yang direncanakan adalah pembangunan pintu air.

"Kalau tahun sekarang perencanaan, maka awal tahun depan sudah dimulai," ujar Markarius.

Pembangunan pintu air tersebut direncanakan masuk dalam program tahun 2027. Selain itu, Pemko juga menyiapkan saluran air yang menghubungkan Jalan Suka Karya dengan Jalan Cipta Karya.

Pembangunan saluran tersebut telah berjalan pada tahun ini. Sementara itu, pembangunan pintu air masih berada pada tahap perencanaan.

Penanganan banjir juga dilakukan melalui pembangunan dan pembenahan drainase di sejumlah titik. Salah satunya berada di kawasan Jalan Paus.

Pemko Pekanbaru juga akan mengevaluasi kondisi sungai serta jaringan drainase di wilayah lainnya. Jika ditemukan pendangkalan yang menghambat aliran air, pemerintah akan melakukan pengerukan atau normalisasi.

"Kemudian di wilayah lain mungkin terjadi pendangkalan aliran sungai atau drainase, sehingga dilakukan pengerukan," jelasnya.

Markarius berharap pola penanganan berdasarkan wilayah tersebut dapat membuat upaya pengendalian banjir lebih terarah. Dengan pemetaan yang lebih rinci, pemerintah dapat menentukan kebutuhan setiap kawasan, baik berupa pembenahan drainase, normalisasi aliran air maupun pembangunan infrastruktur pengendali banjir.[rr/pgi]