ROHIL--Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menghadapi tekanan fiskal pada 2026 setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat turun signifikan. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga Pemkab Rohil perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Bupati Rokan Hilir Bistamam mengatakan, kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar seluruh pihak memahami kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, penurunan transfer pusat berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja.

“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun, tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun,” kata Bistamam di Ruang Paripurna DPRD Rohil, Minggu (4/10/2026).

Ia menjelaskan, penurunan transfer tersebut membuat ruang fiskal Rohil semakin terbatas. Di tengah kebutuhan belanja rutin pemerintahan yang tetap berjalan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar kondisi keuangan tetap terjaga.

“Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin kita mencapai Rp1,1 triliun. Sehingga ini minus sekitar Rp100 miliar,” jelasnya.

Selain penurunan transfer pusat, Pemkab Rohil juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Bistamam menyebutkan, realisasi PAD masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

“Di sisi lain, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut,” ungkapnya.

Menurut Bistamam, penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Optimalisasi pendapatan membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah untuk menggali potensi penerimaan yang dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Pemkab Rohil juga terus mengupayakan alternatif dukungan pembiayaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan agar agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah perubahan kebijakan serta kemampuan transfer fiskal nasional.

Bistamam menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menyurutkan upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemkab Rohil bersama DPRD terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran.

“Namun, keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat,” pungkasnya.[rr/mcr]