JAKARTA--Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Provinsi Riau tidak lagi masuk dalam daftar prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional. Keputusan tersebut diambil setelah tidak ditemukan titik api di wilayah Riau berdasarkan pemantauan yang disampaikan BNPB pada Jumat (23/10/2026).

Dengan keluarnya Riau dari daftar tersebut, pemerintah kini memfokuskan penanganan karhutla di lima provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Kepala BNPB, Letjen Kristomei Sianturi, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Namun, kondisi di Riau menunjukkan perkembangan positif sehingga provinsi tersebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas.

"Hari ini terjadi penurunan di beberapa tempat dari lima provinsi prioritas, awalnya enam provinsi, tapi di Riau sudah kami keluarkan karena di Riau sudah tidak ada titik api lagi," kata Kristomei, sebagaimana dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Meski demikian, BNPB masih mencermati perkembangan karhutla di sejumlah wilayah lain. Kristomei menyebutkan, terdapat peningkatan jumlah titik api di Sumatera Selatan dan Jambi, meskipun kenaikannya dinilai belum terlalu signifikan.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, BNPB terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, serta instansi terkait. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke sejumlah daerah terdampak, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Penaikan ada di Sumsel dan Jambi, tapi tidak terlalu signifikan. Kami terus berkoordinasi dengan BMKG, kami bersurat KSAD, Ketua BMKG, BPGNN, kami kunjungi Sumsel dan Kalteng, Kalsel, untuk lihat langsung gimana operasi karhutla di lapangan," ujarnya.

Selain memperkuat pemantauan dan koordinasi lintas instansi, BNPB juga melakukan operasi modifikasi cuaca dengan penyemaian *dry ice* untuk membantu mengurangi dampak karhutla, khususnya polusi udara.

Sejak 20 Oktober 2026, BNPB telah melakukan penyemaian sebanyak 3.100 kilogram dry ice melalui lima sorti penerbangan. Sementara itu, di Sumatera Selatan, penyemaian dilakukan sebanyak 800 kilogram dalam satu sorti penerbangan.

Menurut Kristomei, langkah tersebut diikuti penurunan konsentrasi partikel polutan PM2,5 serta peningkatan jarak pandang di Palembang.

Ia memaparkan, jarak pandang yang sebelumnya hanya sekitar 700 meter meningkat menjadi 7.000 meter setelah pelaksanaan operasi tersebut.

"Semai dry ice dari 20 Oktober ada 3.100 kilogram yang sudah kita semai menggunakan lima sorti, kemudian di Sumsel ada 800 kg satu sorti, sehingga ada penurunan PM2,5, jarak pandang di Palembang dari 700 meter jadi 7.000 meter," ungkapnya.

Keluarnya Riau dari daftar prioritas nasional menjadi perkembangan positif dalam penanganan karhutla. Meski demikian, pemantauan kondisi lingkungan dan potensi munculnya titik api tetap penting dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran susulan, terutama saat kondisi cuaca mendukung terjadinya kebakaran lahan.[rr/mcr]