Keputusan Menteri Keuangan untuk memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU),  menjadi pukulan berat bagi banyak daerah, terutama yang bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran negara, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Namun, apakah kebijakan ini benar-benar solusi atau justru memperburuk ketimpangan pembangunan di Indonesia?


Efisiensi atau Pengorbanan Daerah?

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 menetapkan target penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan Rp50,59 triliun diambil dari transfer ke daerah. Kebijakan ini membatasi belanja non-prioritas, memangkas perjalanan dinas hingga 50%, serta menekan anggaran honorarium dan kegiatan pendukung lainnya.

Di atas kertas, efisiensi ini tampak logis. Namun, realitasnya, banyak daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan lain selain transfer dari pusat. Pemotongan ini justru memperlemah kemampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat.

Pemotongan TKD ini dapat menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, terutama dalam sektor infrastruktur dan konektivitas.

Pemotongan yang mencapai 50% tentu akan berdampak terhadap belanja modal di daerah, karena daerah masih sangat mengandalkan belanja modal pada DAK Fisik seperti untuk jalan atau jembatan apalagi untuk daerah pemekaran yang masih mengalami ketertinggalan infrastruktur seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tidak hanya itu, pemangkasan pada pos DAU juga akan berdampak pada belanja daerah yang telah ditentukan peruntukannya, termasuk sarana prasarana desa dan kelurahan, pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan sektor pangan akuatik.

Pemangkasan anggaran terhadap kementerian/lembaga pusat, itu masih bisa dimaklumi. Namun, ketika pemotongan menyasar anggaran daerah dan dialokasikan kembali untuk program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis, akan menjadi kontraproduktif terhadap semangat otonomi daerah.


Dampak Nyata bagi Daerah

1. Pembangunan Infrastruktur Terhambat
Pemotongan DAK berarti proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya berisiko tertunda atau bahkan dihentikan. Ini akan berdampak langsung pada perekonomian daerah, terutama di wilayah yang masih tertinggal.


2. Gangguan Serius pada Layanan Publik
Banyak daerah menggunakan DAU untuk membayar gaji pegawai negeri, termasuk guru dan tenaga kesehatan. Jika DAU dipotong, bagaimana daerah bisa mempertahankan layanan dasar ini? Apakah pemerintah pusat sudah siap menanggung konsekuensi dari memburuknya layanan pendidikan dan kesehatan di daerah?


3. Ekonomi Lokal Terancam Lumpuh
Dengan berkurangnya anggaran daerah, belanja pemerintah di daerah pun menurun. Daya beli masyarakat melemah, pengangguran bisa meningkat, dan roda ekonomi lokal pun melambat. Siapa yang akan menanggung beban sosial akibat kebijakan ini?


4. Melebarnya Kesenjangan Antarwilayah
Daerah yang memiliki industri besar dan sumber pendapatan lain mungkin masih bisa bertahan. Namun, bagi daerah yang sepenuhnya bergantung pada dana transfer, pemotongan ini adalah mimpi buruk. Ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota besar dan daerah terpencil, semakin melebar. Apakah ini sejalan dengan visi pembangunan yang merata?



Kebijakan yang Tidak Konsisten?

Ironisnya, sementara daerah dipaksa berhemat, pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran besar untuk proyek-proyek tertentu yang tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Jika efisiensi benar-benar menjadi alasan utama, mengapa pemotongan justru lebih banyak dibebankan kepada daerah, bukan kepada proyek-proyek besar di pusat?


Apa Solusi yang Seharusnya Ditempuh?

1. Evaluasi Kembali Proporsi Pemotongan
Jika memang efisiensi anggaran diperlukan, seharusnya pemotongan tidak hanya dibebankan ke daerah, tetapi juga ke sektor lain yang masih boros belanja.


2. Pemberian Insentif bagi Daerah
Daerah yang terdampak pemotongan harus diberikan insentif, seperti skema pembiayaan khusus atau program percepatan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.


3. Otonomi Keuangan yang Lebih Besar
Pemerintah pusat harus memberikan keleluasaan lebih kepada daerah dalam mengelola keuangan mereka sendiri, termasuk opsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa hambatan birokrasi dari pusat.


Kebijakan Setengah Hati?

Pemotongan DAK, DAU, dan DBH dalam rangka efisiensi anggaran justru menambah beban bagi daerah yang selama ini sudah kesulitan. Alih-alih memperkuat keuangan negara, kebijakan ini bisa memperlambat pembangunan, memperburuk layanan publik, dan memperbesar kesenjangan antarwilayah.

Jika pemerintah pusat ingin menerapkan efisiensi, mengapa daerah yang harus menanggung beban terbesar? Apakah ini kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar strategi jangka pendek yang mengorbankan kepentingan jangka panjang?


Saatnya Daerah Bersikap!

Pemerintah daerah tidak bisa hanya pasrah. Mereka harus bersuara, meminta evaluasi kebijakan ini, dan menuntut keadilan dalam distribusi beban efisiensi. Jika tidak, daerah akan terus menjadi korban dari kebijakan yang hanya menguntungkan pusat.

Kalau Presiden serius untuk melakukan kebijakan efisiensi, kenapa tidak dimulai dengan restruksi kabinet yang gendut?