JAKARTA--Pemerintah Provinsi Riau terus bergerak mempercepat pembangunan sektor pendidikan. Dalam pertemuan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta, Pemprov Riau mengusulkan sekitar 900 sekolah masuk program revitalisasi tahun 2026.

Usulan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi saat memimpin delegasi Riau dalam rapat bersama jajaran Kemendikdasmen RI di Gedung E Kemendikdasmen RI, Rabu (13/5/2026). Menurut Syahrial, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi sekolah selama ini sangat membantu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Riau. 

Pada 2025 lalu, tercatat sebanyak 439 sekolah di Riau telah direvitalisasi. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB.

“Untuk SMA ada 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan satu Unit Sekolah Baru SMA di Kemuning, Indragiri Hilir serta satu USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu,” ujarnya.

Tahun 2026, pemerintah pusat menargetkan revitalisasi sekitar 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Dengan target besar tersebut, Riau berharap mendapat porsi lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

“Kalau tahun lalu 439 sekolah, tahun ini kita berharap bisa mencapai sekitar 900 sekolah yang direvitalisasi di Riau,” katanya.

Saat ini, sebanyak 76 SMA dan 33 SMK di Riau telah masuk dalam sistem usulan revitalisasi 2026. Selain itu, Pemprov Riau juga mengusulkan pembangunan enam Unit Sekolah Baru (USB) SMA.

Tak hanya itu, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) juga menjadi perhatian. Sejumlah daerah yang telah mengajukan usulan pembangunan SNT di antaranya Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak, dan Kepulauan Meranti. Kemendikdasmen bahkan disebut sudah turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan tersebut.

Dalam pertemuan itu, turut dibahas persoalan 17 SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas lahan eks Chevron yang kini dikelola PT Pertamina Hulu Rokan. Karena status lahan masih pinjam pakai dan belum bersertifikat, sekolah-sekolah tersebut selama ini belum bisa menerima bantuan revitalisasi.

Sebagai solusi, Kemendikdasmen membuka peluang revitalisasi tetap dilakukan melalui surat pernyataan dari pihak PHR yang mengizinkan sekolah direvitalisasi.

Selain infrastruktur, pemerintah pusat juga memastikan dukungan digitalisasi pendidikan melalui tambahan perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP) bagi sekolah-sekolah di Riau.

Sementara untuk guru non-ASN, Kemendikdasmen menegaskan para guru honorer tetap dapat mengajar dan menerima haknya. Sekolah juga diperbolehkan menggunakan maksimal 20 persen dana BOS untuk honorarium guru non-ASN, sesuai Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026.

Di sisi lain, aspek perlindungan hukum bagi sekolah dan guru turut menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan persoalan terkait program pendidikan akan lebih dulu diselesaikan melalui APIP, sehingga guru dan sekolah tidak merasa takut menjalankan program pemerintah. [rr/mcr]