SIAK--Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada tingginya serapan anggaran dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap penggunaan anggaran harus menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung, seperti infrastruktur jalan yang layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta pelayanan publik yang semakin baik.
Pesan tersebut disampaikan Syamsurizal saat membuka Sosialisasi Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).
"Jangan sampai anggaran telah dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.
Ia menekankan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, proses pengadaan barang dan jasa harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, maupun penguatan ekonomi daerah.
Syamsurizal meminta seluruh OPD tidak terjebak pada penyelesaian administrasi dan target penyerapan anggaran semata. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta manfaat yang dihasilkan harus menjadi prioritas utama.
Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Siak, Riko Rosandi, menyoroti pentingnya perencanaan sebagai fondasi utama dalam proses pengadaan pemerintah.
Menurutnya, berbagai persoalan pengadaan kerap bermula dari lemahnya persiapan. Kekurangan dalam tahap perencanaan berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan, mulai dari proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah lebih cermat dalam mempersiapkan pengadaan, termasuk menyusun perencanaan, melengkapi dokumentasi, serta menetapkan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal," ujar Riko.
Ia menambahkan, mitigasi risiko tidak boleh hanya menjadi materi sosialisasi atau sebatas kegiatan seremonial. Pemahaman terhadap aspek hukum dan upaya pencegahan persoalan harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh aparatur pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap kapasitas aparatur dalam memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa semakin meningkat. Dengan demikian, setiap keputusan dapat diambil secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan mengenai besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Mereka membutuhkan bukti nyata bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada masyarakat melalui pembangunan berkualitas dan pelayanan publik yang semakin baik.[rr/mcr]
Penulis Riau RayaEditor Lukman Hakim