JAKARTA--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus mematangkan rencana kerja sama dengan Malaysia melalui skema Special Border Treatment (SBT). Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya masyarakat di wilayah perbatasan.
Upaya tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melalui pertemuan dengan Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Herdaus, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pematangan rancangan perjanjian kerja sama terkait penerapan skema SBT yang nantinya menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah Malaysia.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan perlindungan PMI di wilayah perbatasan yang sebelumnya telah diterima Pemkab Kepulauan Meranti dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan akses bekerja secara legal bagi PMI asal wilayah perbatasan, sekaligus menghadirkan kepastian kerja dan perlindungan hukum yang lebih jelas sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan.
Program ini juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dan mobilitas tenaga kerja dengan Malaysia.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti menargetkan seluruh persiapan dan penyelesaian urusan internal di tingkat pemerintah Indonesia dapat dituntaskan hingga akhir 2026.
Selanjutnya, pada 2027, pembahasan akan difokuskan pada koordinasi dan penjajakan kesepakatan bersama pihak Malaysia agar skema kerja sama tersebut dapat segera direalisasikan.
Sehari sebelumnya, Muzamil juga telah melakukan pertemuan dengan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Dr Moh Indra Bangsawan SH MH, untuk membahas agenda yang sama.
Pemkab Kepulauan Meranti berharap proses pematangan kerja sama ini dapat berjalan lancar hingga menghasilkan kesepakatan konkret antara Indonesia dan Malaysia.
Dengan demikian, upaya memberikan perlindungan kepada PMI di wilayah perbatasan tidak berhenti pada rekomendasi kebijakan, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme kerja sama yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kepulauan Meranti yang menggantungkan mata pencaharian sebagai pekerja migran di Malaysia.[rr/mgi]
Penulis Riau RayaEditor Lukman Hakim