PEKANBARU--Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau menyusul belum disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2026 oleh DPRD melalui rapat paripurna.

Koordinasi dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu bersama TAPD Provinsi Riau di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas pemetaan kebutuhan perangkat daerah serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyambut baik langkah Pemkab Inhu yang segera melakukan koordinasi. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti secara terukur agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan program pembangunan tetap berjalan sesuai regulasi.

“Kita mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyikapi kondisi ini. Yang paling penting seluruh proses selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan agar pelayanan masyarakat dan program pembangunan tetap berjalan,” ucapnya.

Syahrial mengatakan, pemetaan kebutuhan masing-masing perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas dan langkah selanjutnya. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan riil pemerintah daerah sebelum dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Pemetaan kebutuhan perangkat daerah harus dilakukan dengan baik sehingga kita mengetahui apa saja yang menjadi prioritas. Setelah itu, koordinasi dengan pihak terkait termasuk Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan agar langkah yang diambil tepat dan sesuai aturan,” katanya.

Ia menegaskan, Pemprov Riau melalui TAPD akan memberikan pendampingan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi tersebut diharapkan membantu Pemkab Inhu menentukan langkah dalam menyikapi belum disetujuinya APBD Perubahan 2026.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, mengatakan kedatangan TAPD Inhu ke Pemprov Riau bertujuan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Sekdaprov Riau selaku Ketua TAPD Provinsi Riau.

“Kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Sekdaprov selaku Ketua TAPD Provinsi Riau untuk menindaklanjuti kondisi setelah rencana APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 tidak disetujui DPRD melalui sidang paripurna. Kami ingin memastikan langkah yang kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zulfahmi.

Ia menjelaskan, Pemkab Inhu sebelumnya telah berkomunikasi dengan DPRD, terutama Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait. Selanjutnya, Pemkab Inhu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan arahan mengenai langkah yang perlu dilakukan.

Menurut Zulfahmi, Pemkab Inhu tetap berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dan program pembangunan yang telah ditetapkan melalui APBD murni Tahun Anggaran 2026 tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada.

“Harapan kami, kami segera dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam rangka terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami juga ingin melaksanakan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan melalui APBD murni Tahun 2026 dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, TAPD Provinsi Riau turut memberikan masukan melalui sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya BPKAD, Inspektorat, Bapenda, dan Bapperida.

Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemkab Inhu dalam menentukan langkah penyelesaian persoalan penganggaran.

“Masukan dan saran yang disampaikan oleh TAPD Provinsi Riau sudah kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Kami berharap koordinasi ini menjadi langkah awal yang baik untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang kami hadapi,” pungkasnya. [rr/mcr]