PEKANBARU - Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Kwartir Daerah (Kwarda) Riau yang akan digelar pada 19–21 Juni 2025 di Pekanbaru  mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan tertentu, terutama aktivis Pramuka di berbagai sudut kota dan ceruk desa. 

Musyawarah daerah kali ini menjelma menjadi gelanggang tarik-menarik kekuatan, adu pengaruh, sekaligus pertempuran senyap dua tokoh utama: Irwan Nasir dan Indra Irianto. 

Keduanya disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan bertarung memperebutkan posisi Ketua Kwarda Riau periode 2025-2030. 

Figur Irwan Nasir bukan nama asing dalam konstelasi kepemimpinan daerah maupun dunia kepramukaan. 

Mantan Bupati Kepulauan Meranti dua periode ini tercatat aktif dalam kegiatan Pramuka di daerahnya sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Kamabicab) dan anggota Dewan Kehormatan Kwartir Cabang Meranti selama masa jabatannya, yakni dari 2010 hingga 2020. Keterlibatannya dinilai tidak sekadar simbolik, tetapi menyentuh hingga ke lini struktural pembinaan.

Di sisi lain, Indra Irianto maju bukan sebagai pendatang baru. Ia adalah Sekretaris Kwarda Riau dalam kepengurusan sebelumnya. 

Namun, pencalonannya mengundang sorotan banyak pihak, terutama karena posisinya sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Riau.

Sorotan ini bukan tanpa dasar. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, tepatnya Pasal 81 ayat 3 huruf (d), disebutkan bahwa calon Ketua Kwarda tidak boleh sedang menjabat sebagai pimpinan partai politik. 

Meskipun tafsir atas "pimpinan" masih menjadi perdebatan di kalangan internal, sejumlah pihak menilai keterlibatan aktif dalam partai politik berpotensi mencederai independensi dan netralitas gerakan kepramukaan.

Sumber www.riauraya.com  menyebut, peta dukungan terhadap kedua calon relatif berimbang.

Irwan dan Indra sama-sama mendapat simpati dan suara dari sejumlah kwartir cabang. Namun, dalam konstelasi Musda, suara moral dan suara resmi sering berjalan di jalur yang berbeda. 

Di sinilah peran "Riau 1" — sebutan bagi Gubernur Riau Abdul Wahid — menjadi titik krusial dalam menentukan arah angin.

“Siapa yang mendapat restu dari Gubernur, maka dialah yang kemungkinan besar akan menang,” ujar sumber riauraya.com yang minta dirahasiakan identitasnya. 

Menurutnya, restu dari penguasa politik daerah masih menjadi determinan utama dalam pemilihan ketua organisasi sosial yang dalam praktiknya tak pernah steril dari pengaruh kekuasaan.

Musda kali ini juga mencerminkan tantangan lebih luas: bagaimana menjaga marwah kepramukaan agar tetap dalam koridor pendidikan karakter dan pembentukan kepemimpinan, bukan sekadar menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan politik. 

Dalam suasana sosial yang kian politis, integritas pemimpin Pramuka menjadi taruhan besar di hadapan ribuan pembina, pelatih, dan peserta didik yang menggantungkan harapan akan teladan dan nilai luhur.

Dengan waktu hanya sehari menuju pembukaan Musda, teka-teki masih menggantung: siapa yang akhirnya akan memimpin Pramuka Riau? 

Apakah Irwan Nasir, sosok birokrat senior dengan rekam jejak pramuka yang konsisten? Ataukah Indra Irianto,  organisatoris dengan pengalaman di kwarda Riau? 

Jawabannya akan segera terkuak, seiring ketukan palu sidang musyawarah yang dimulai dalam satu-dua hari mendatang. 

Namun satu hal yang pasti: hanya para pemilik suara sah yang berhak menentukan masa depan Kwarda Riau. Dan sejauh mana independensi itu dijaga—itulah ujian sejati bagi integritas gerakan Pramuka di bumi Lancang Kuning ini. 

Kita tunggu hasilnya...