PEKANBARU--Pengamat politik, pakar hukum tata negara, dan akademisi Refly Harun berharap Prabowo Subianto tidak lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2029, dan cukup sebagai penyelenggara Pilpres yang benar.

“Jadilah sebagai presiden yang mengembalikan kedaulatan rakyat, mengembalikan demokrasi pada tempat yang sebenarnya,” katanya pada acara Deklarasi Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) di Rumah Makan Khas Melayu, Simpangtiga, Pekanbaru (10/6/2026).

Menurut Refly, jika Prabowo ikut Pilpres, dia pasti menang dalam kondisi demokrasi sekarang ini. “Lihat posisi partai, dari delapan partai, tujuh partai di parlemen adalah koalisi pemerintah. Satu partai, Partai Megawati, yang sejati oposisi, posisinya pun lebih dekat ke pemerintahan.”

Megawati, tambah Refly, juga memiliki dua posisi dalam pemerintahan saat ini, antara lain sebagai Ketua Dewan Penasihat BRIN, serta memiliki kemitraan dengan sejumlah lembaga pemerintahan lainnya, termasuk Kementerian Keuangan.

Menanggapi pertanyaan peserta diskusi pada deklarasi GMKR Riau ini, Said Didu yang menjadi pembicara bersama Refly Harun mengatakan bahwa ia belum yakin Prabowo akan maju pada Pilpres 2029, meskipun sebelumnya Prabowo sudah menyatakan akan maju.

Said Didu mengatakan ada kesan Prabowo ingin memperbaiki kekacauan sistem bernegara di Indonesia dengan mengoreksi beberapa kebijakan dan pelaksanaan proyek besar, serta menindak pihak-pihak yang melakukan korupsi, termasuk menyeret orang-orang yang terlibat dalam proyek MBG.

“Semoga Prabowo melakukan koreksi terhadap Koperasi Merah Putih dan proyek lainnya, serta mengevaluasi dan memperbaiki ini sampai ke lembaga lainnya,” tambahnya.

Menurut Said Didu, pihak yang menghendaki Prabowo maju adalah Geng Solo, dengan tujuan agar Gibran bisa dipasangkan. Namun jika Prabowo maju pun, belum tentu ia mau berpasangan lagi dengan Gibran.

Said Didu juga menanggapi kekhawatiran peserta diskusi yang meragukan apakah Prabowo tidak akan mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2029. “Indikasinya, Prabowo tetap memasang dan memakai kunci-kunci yang sudah dipakai Jokowi untuk memenangkan Jokowi dan juga Prabowo pada periode-periode lalu, seperti Muhammad Qodari dan Dudung Abdurrahman. Qodari itu seakan KPU harus menyesuaikan angka surveinya 58% untuk memenangkan Prabowo,” kata Mosthamir Thalib, salah seorang peserta diskusi.[rr/rls]