PEKANBARU--Aliansi Mahasiswa Institut Kesehatan Payung Negeri (IKES PN) Pekanbaru melontarkan kritik keras terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang dinilai semakin timpang dan jauh dari prinsip keadilan bagi buruh. Di tengah janji penciptaan lapangan kerja, realitas justru menunjukkan arah sebaliknya. 

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, sementara tekanan ekonomi terhadap pekerja kian berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan peningkatan upah.

Presiden Mahasiswa BEM IKES PN Pekanbaru Muhammad Yusuf menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat pekerja. “Janji penciptaan lapangan kerja belum terealisasi secara maksimal, sementara PHK justru meningkat,” tegasnya.

Mahasiswa juga menyoroti kebijakan yang dinilai semakin membebani buruh, termasuk pemotongan gaji untuk program tertentu di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Putra Tambunan dari BEM Fakultas Kesehatan dan Informatika menilai situasi ini memperparah ketidakpastian hidup buruh. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok tanpa diikuti kenaikan upah membuat daya beli pekerja terus melemah.

Sorotan tajam juga datang dari Ketua Himpunan Mahasiswa D3 Keperawatan Despa. Ia mengungkapkan bahwa banyak pekerja masih terjebak dalam sistem kerja yang tidak layak, dengan jam kerja panjang serta status outsourcing dan kontrak yang minim kepastian.

“Perlindungan terhadap buruh masih lemah, terutama dalam hal kepastian kerja dan jaminan masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur BEM Fakultas Keperawatan IKES PN Pekanbaru Reza Fahlefi Rospandi menyinggung ketimpangan dalam penerapan sistem kerja modern seperti work from home (WFH). “Tidak semua pekerja merasakan fleksibilitas. Sebagian tetap harus bekerja bahkan di hari libur, tanpa pilihan,” jelasnya.

Aliansi Mahasiswa IKES PN Pekanbaru menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Mereka mendesak pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, berpihak pada buruh, serta mampu menjamin kesejahteraan dan kepastian kerja di masa depan.[sf]